"Padahal Kalimantan adalah bagian dari Indonesia juga, sebagaimana Papua," katanya dari Pontianak, Minggu.
Ia menyesalkan dan kecewa pada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tidak memperhatikan asas keterwakilan wilayah. "Tidak ada putra Kalimantan yang diangkat sebagai menteri," katanya.
Sementara, menurut dia, banyak putra terbaik dari Kalimantan yang layak mewakili pulau terbesar kedua di Indonesia itu.
Selain menyoroti persoalan keterwakilan wilayah itu, mantan anggota DPD RI ini mengatakan pembentukan kementerian baru, perubahan nomenklatur kementerian, akan memakan biaya dan menyulitkan koordinasi dan penggunaan anggaran.
"Bagaimana penerapannya dalam APBN 2015 dan APBNP 2014?" katanya setengah bertanya.
Erma juga menyatakan menyesalkan dipilihnya Tjahyo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri, karena menurut dia, yang semestinya menjadi Mendagri adalah birokrat dan bukan politisi.
Ia sangat menyayangkan penempatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, misalnya jabatan yang kini diemban mantan Sekjen Depdagri dan Sekjen DPD RI, Siti Nurbaya yang dianggapnya lebih pantas duduk di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
"Tetapi sayangnya dijadikan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup," kata mantan jurnalis dan aktivis lingkungan tersebut.
Namun begitu, Erma Suryani Ranik mengucapkan selamat kepada Menteri Hukum dan HAM Yasaony Laoly yang akan menjadi mitra kerjanya di Komisi III DPR RI.
"Semoga kebijakan pembenahan aparatur birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM pada zaman Amir Syamsuddin dapat dilanjutkan," katanya.
Pewarta: Nurul Hayat
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
