"Kemungkinan kisruh antaranggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah belum ada tanda-tanda berakhir secara permanen," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.
Kondisi politik yang belum mereda, menurut dia, berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dalam negeri.
Ketua Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) itu menyarankan pemerintah menunda pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
"Kondisi politik dan ekonomi dalam negeri belum siap untuk bersaing. Menurut saya, kita perlu benahi dulu benang kusut kondisi dalam negeri," ujarnya.
Ia mengatakan, kisruh antara anggota DPR dan pemerintah berdampak terhadap belum adanya regulasi yang pro daya saing untuk kepentingan MEA.
"Bila itu terus dibiarkan Indonesia akan babak belur menghadapi persaingan pasar bebas," ucap Firmansyah.
Idealnya, kata dia, di awal mulai bekerja, anggota DPR sudah memikirkan daya saing masyarakat, namun faktanya mereka sibuk mencari keseimbangan posisi kekuasaan.
Para wakil rakyat tidak melihat sisi ekonomi yang sudah parah karena tingkat pertumbuhan ekspor pada 2014 anjlok dan diperkirakan akan terus menurun.
"Wajar pertumbuhan produksi industri Indonesia saat ini hanya mampu menggenjot angka 1,4 persen, sedangkan Filipina 9,6 persen, Vietnam 6,7 persen dan Singapura 3,3 persen," ujar Firmansyah.
Menurut dia perbankan juga harus membenahi suku bunga kredit dalam negeri yang masih jauh lebih tinggi dibanding negara ASEAN lainnya.
Jika tidak, kata dia, pembiayaan kredit sektor rill dalam negeri akan berada di tangan bank asing.
"Kredit konsumsi juga akan diambil alih bank asing," ujarnya.
Pewarta: Awaludin
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
