Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono menegaskan, industri pertahanan dalam negeri masih akan difokuskan pada pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) berteknologi madya. Pemberdayaan industri strategis pertahanan dalam negeri pada 2008-2009 akan difokuskan pada alutsista berteknologi madya seperti senjata ringan, pesawat transport dan kapal angkut, katanya ketika dikonfirmasi ANTARA News, saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau "Indo Defence Expo & Forum 2006" di Jakarta, Rabu. "Jadi, kita akan fokuskan pada alutsista yang dapat dikerjakan oleh indsutri strategis dalam negeri seperti PT DI, PT LEN dan PT PAL," ujarnya. Juwono menambahkan, pada Dephan bersama instansi terkait seperti Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian dan Kementerian Ristek, dan Kementerian Pembinaan BUMN dan Kantor Perekonomian yang tergabung dalam Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), akan merumuskan profil serta postur TNI dan pertahanan nasional, termasuk untuk pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri. Intinya, tambah Juwono, pembangunan profil dan postur TNI serta pertahanan nasional akan dirumuskan berdasar prinsip keterpaduan trimatra terpadu, prinsip efisiensi penggunaan anggaran, dan kemampuan anggaran negara. "Jadi, pembangunan profil dan postur TNI serta pertahanan nasional dikaji dari berbagai aspek termasuk dalam mengembangkan titik-titik pangkal dari industri pertahanan dalam negeri," katanya. Dengan begitu, akan terwujud profil dan postur TNI yang kompatible dan kredibel melalui pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri, kata Menhan. Pada kesempatan yang sama Sekjen Departemen Pertahanan (Dephan) Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, saat ini militer dan pertahanan nasional baru menyerap 30 persen produk yang dihasilkan industri pertahanan dalam negeri. "Hal itu dikarenakan, BUMN Industri Strategis seperti PT DI dan PT Pindad masih kekurangan modal kerja awal. Padahal, selama ini pemerintah selalu menganggarkan untuk pembelian alutsista dari dalam negeri," katanya. Pemerintah telah menetapkan, agar TNI serta Dephan memprioritaskan produk dalam negeri minimal untuk jenis senjata ringan yang harus diambil dari PT Pindad, ujar Sjafrie.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006