Tantowi Yahya: Jokowi dianggap ragu karena kepentingan parpol pendukung

... bisa dianggap dipengaruhi orang atau pihak di luar dirinya...

Jakarta (ANTARA News) - Politisi Golkar, Tantowi Yahya, menilai Presiden Joko Widodo dianggap ragu-ragu dalam pengambilan keputusan berlatar kepentingan politik partai pendukungnya.

Pada paparan 100 Pemerintahan Jokowi oleh Lembaga Survey Indonesia, di Jakarta, Senin, dia meyakini ada kekecewaan publik dalam hal ketidaktegasan Jokowi, terutama menyikapi konflik KPK-Kepolisian Indonesia yang belakangan mencuat.

Menurut dia, kepuasan publik terhadap kinerja presiden saat ini cukup merosot ketimbang saat dia mencuat pada kampanye Pemilu Presiden 2014, pun saat dilantik menjadi presiden ketujuh Indonesia.

Dia menjelaskan, Presiden Susilo Yudhoyono dulu juga dinilai sebagian kalangan sebagai presiden yang ragu-ragu dalam mengambil keputusan.

Namun jika ditilik lebih lanjut, sikap Yudhoyono seolah seperti itu lebih disebabkan dia dan pemerintahannya tidak ingin melanggar undang-undang. Sikap berhati-hati kental dalam proses pengambilan keputusan dia.

Yudhoyono juga tidak mengintervensi saat beberapa elit di sekelilingnya dijerat pidana korupsi, di antaranya Andi Mallarangeng (menteri pemuda dan olahraga), dan Jero Wacik (menteri ESDM).

Sedangkan Jokowi, kata Yahya, ragu-ragu karena khawatir dengan orang-orang yang telah menjadikan dia presiden.

"Kita melihat presiden yang mendapat dukungan publik tinggi tapi menjadi presiden 'peragu'," kata Yahya.

Dia memberi indikasi bahwa pada beberapa kasus, sikap pemerintahan dan kenegaraan Jokowi bisa dianggap dipengaruhi orang atau pihak di luar dirinya.

Jokowi, dalam pidato perdana saat dia dilantik menjadi presiden, menekankan pengembalian "identitas" bangsa sebagai bangsa maritim dan menjadikan kemaritiman salah satu hal penting dalam agenda pokok Kabinet Kerja-nya.

Pada kasus penegakan kedaulatan bangsa di laut dan pemberantasan pencuri ikan, Jokowi tegas memberi "komando" menenggelamkan kapal, yang beberapa eksekusinya sukses dilaksanakan Badan Keamanan Laut bersanding instansi terkait.