Gubernur DKI akui tak pusingkan hak angket DPRD

Mengenai hak angket itu, saya tidak mau pusing-pusing. Saya kerja saja lah. Masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan,"

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak ambil pusing terhadap rencana pengajuan hak angket oleh DPRD DKI terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

"Mengenai hak angket itu, saya tidak mau pusing-pusing. Saya kerja saja lah. Masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan," kata Basuki, Jakarta Pusat, Selasa.

Meskipun demikian, pria yang akrab disapa Ahok itu menyayangkan pembatalan rencana pengajuan hak interpelasi (hak bertanya) oleh DPRD DKI yang kemudian diganti dengan hak angket.

"Sebetulnya, hak interpelasi itu jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan hak angket, karena akan ada pertanyaan dari pihak legislatif, dan jawaban dari saya," ujar Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan dengan adanya pertanyaan dan jawaban tersebut maka permasalahan terkait pengesahan APBD DKI 2015 semakin jelas.

"Melalui hak interpelasi, kalau ada pertanyaan dari mereka (DPRD DKI), maka saya bisa menjawabnya. Dengan demikian, dapat memperjelas masalah," tutur Ahok.

Rencana interpelasi dan "impeachment" kepada Gubernur DKI Jakarta oleh DPRD DKI muncul setelah APBD DKI 2015 yang telah disahkan dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Diketahui bahwa Perda APBD DKI senilai Rp73,08 triliun yang diserahkan pihak eksekutif kepada Kemendagri itu tidak ditandatangani oleh satu pun pimpinan DPRD DKI, karena dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan pada waktu pengesahan.

Sementara itu, sebelumnya pada Jumat (13/2) lalu, seluruh jajaran pimpinan DPRD DKI telah melakukan konferensi pers dan menyampaikan rencana untuk menggelar rapat pimpinan (rapim) terkait pengajuan interpelasi dan "impeachment" kepada Gubernur DKI Jakarta.

Akan tetapi pada Senin (16/2) kemarin, DPRD DKI kembali menggelar konferensi pers dan menyatakan pembatalan pengajuan hak interpelasi, namun digantikan dengan hak angket.

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015