DK PBB menyatakan, "Kemajuan besar (di negeri itu) tak boleh berubah."
Dewan dengan 15 anggota tersebut, dalam satu pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan mengenai Burundi, mengatakan, "Dewan Keamanan menyambut baik kemajuan besar yang dicapai oleh Burundi sejak pengesahan Kesepakatan Arusha pada 2000, terutama dalam pemulihan keamanan dan kestabilan di negeri itu."
"Dewan Keamanan menyatakan masih ada tantangan yang harus diatasi guna menjamin kemajuan besar tak berubah, terutama dalam konteks pemilihan umum 2015," kata pernyataan DK PBB tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua.
"Sehubungan dengan ini, Dewan Keamanan menekankan sangat perlunya pemilihan umum yang bebas, transparan, dapat dipercaya, melibatkan semua pihak dan damai pada 2015 dan memberi perhatian bagi proses semacam itu."
Burundi dijadwalkan menyelenggarakan pemilihan anggota dewan legislatif pada 26 Mei, lalu diikuti oleh pemilihan presiden pada 26 Juni dan pemilihan senator pada 24 Agustus.
Salah satu sisi unik dari pemilihan umum 2015 di Burundi ialah proses tersebut akan dipantau oleh pengamat pemilihan umum PBB sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan.
"Dewan Keamanan menyambut baik keterlibatan terus-menerus mitra regional dan internasional, dalam mendukung agenda pembaruan dan proses pemilihan umum di Burundi," kata pernyataan tersebut.
"Dewan Keamanan menyampaikan keprihatinannya sehubungan dengan peristiwa belum lama ini yang terjadi di Provinsi Cibitoke, dengan keras mengutuk upaya untuk mengobarkan kerusuhan bagi tujuan politik, dan menegaskan pentingnya untuk menjamin kelancaran proses pemilihan umum damai."
Pertempuran yang terjadi di Provinsi Cibitoke, Burundi, di dekat perbatasan dengan Republik Demokratik Kongo (DRC) menewaskan 99 orang, kata juru bicara Angkatan Darat Burundi pada awal Januari.
Pada awal Februari, sedikitnya 20 pria bersenjata menyerang satu sekolah di Gasenyi di Buganda, Provinsi Cibitoke, 50 kilometer di sebelah barat Ibu Kota Burundi, Bujumbura, kata beberapa laporan.
"Dewan Keamanan menyampaikan keprihatinannya yang mendalam sehubungan dengan banyaknya korban yang dilaporkan akibat peristiwa ini, sangat menantikan hasil dari penyelidikan tak memihak oleh Pemerintah Burundi, dan menekankan perlunya bagi proses yang independen dan tak memihak, yang dipimpin oleh lembaga nasional yang kompeten," kata pernyataan tersebut.
(Uu.C003)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
