Jayapura (ANTARA News) - Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Perwakilan Provinsi Papua, Alberth Rumbekwan mengatakan, eskalasi konflik antara masyarakat melawan PT.Freeport Indonesia di Papua bisa terjadi. "Karena itu harus diantisipasi untuk mencegah dampak negatifnya," katanya di Jayapura Jumat dalam keterangan pers menyambut hari HAM 10 Desember 2006. Rumbekwan mengatakan, kematian salah seorang terpidana kasus penembakan dua WN AS di Mil 62-63 di Tembagpura bisa berlanjut dan harus diantisipasi untuk mencegah konflik itumakin memanas. "Pemerintah dalam hal ini Polri, Menteri Hukum dan HAM, Kejagung serta PT.Freeport harus mengantisipasi masalah tersebut," katanya. Bila terjadi konflik antara masyarakat dengan PT.Freeport ,aparat keamanan yang diturunkan di tempat kejadian peristiwa (TKP) bisa memicu terjadinya pelanggaran HAMyang berdampak buruk bagi citra Indonesia di luar negeri," katanya. Oleh karena itu Rumbekwan berharap berbagai komponen pemerintah bersama Pemprov Papua, Pemkab Mimika, elemen masyarakat dan keluarga korban mengambil langkah-langkah preventif.(*)

Copyright © ANTARA 2006