Peneliti LSI Ade Mulyana kepada pers di Jakarta, Selasa, mengatakan, hanyak 22,65 responden yang percaya DPRD DKI menjadi mitra pemerintahan yang bersih, sedang sisanya 16,58 persen tidak menjawab.
Survei itu dilakukan pada 2-4 Februari 2015, menggunakan sistem Quickpoll (smartphone LSI), metode multistage random sampling, dengan jumlah responden 1.200 orang se-Indonesia dan margin of error +- 2,9 persen.
Survei jiga dilengkapi dengan riset kualitatif Grup Diskusi Fokus (FGD) di 7 ibukota provinisi terbesar dengan "in depth interview" dan analisis media nasional.
Ade Mulyana mengatakan, sebanyak 78,30 persen publik juga mendukung penerapan e-budgeting yaitu sistem yang memproteksi APBD dari kemungkinan permainan anggaran, hanyak 15,40 persen publik yang tidak mendukung e-budgeting dan sisanya 6,30 persen responden tidak menjawab.
Mengenai hak angket DPRD DKI kepada Ahok, hanya 35,30 persen responden yang menyatakan diperlukan, sedang 51,25 responden menyakan tidak diperlukan dan sisanya 13,45 persen responden tidak menjawab.
Menurut hasil survei LSI Dennya JA ada tiga alasan Ahok lebih dipercaya publik, yaitu pertama Ahok dipercaya karena lebih jujur, berintegritas dan berkomitmen memberantas korupsi. Kedua, rendahnya kepercayaan publik terhadap anggota partai politik di DPRD.
Ketiga, publik percaya dengan informasi yang disampaikan Ahok terkait "dana-dana siluman" yaitu angkanya mencapai 72,80 persen.
Selaian itu, publik mengharapkan agar Ahok memperbaiki cara berkomunikasi politiknya.
"Mayoritas publik atau sebesar 54,25 persen menyatakan Ahok harus memperbaiki cara komunikasi politiknya agar semakin didukung oleh partai politik dan menghindari kembalinya konflik dengan berbagai pihak tanpa perlu berkompromi soal isu korupsi," demikian Ade Mulyana.
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
