Bontang, Kaltim (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan hasil penghitungan ulang neraca gas (penghitungan kebutuhan dan produksi gas nasional) menggambarkan kemungkinan proyek pipanisasi gas dari Bontang ke Semarang dibatalkan. "Setelah hitung ulang melalui neraca gas nasional kemungkinan tak diperlukan lagi pipanisasi gas dari Bontang ke Jawa," kata Wapres Jusuf Kalla saat pidato peresmian RSUD Bontang, di Bontang, Kaltim, Rabu. Sebelumnya Walikota Bontang, dr Andi Sofyan Hasdam, menyatakan masyarakat Bontang menolak program pipanisasi gas dari Kaltim ke Jawa. Meskipun demikian, tambah Hasnam, masyarakat Bontang rela jika gasnya digunakan untuk kepentingan nasional, namun alangkah lebih baik jika menggunakan kapal laut bukan dengan pipanisasi. Pipanisasi, tambah Hasnam, dinilai investasinya terlalu besar jika dibandingkan dengan pengangkutan melalui kapal laut. Selain itu, dengan adanya pipanisasi maka kilang minyak PTB Badak di Bontang akan menjadi menganggur. Dengan demikian efeknya akan terjadi PHK besar-besaran yang berdampak terhadap masalah sosial. "Ini bukan karena demo-demo, tapi karena produksi gas di Jawa terutama setelah ditemukannya di Cepu, telah mencukupi untuk kebutuhan Jawa. Jadi kenapa harus jauh-jauh dari Kalimantan Timur kalau Jawa sudah mencukupi" kata Wapres yang mendapat sambutan tepuk tangan. Meskipun demikian, keputusan tentang pembatalan proyek pipanisasi gas dari Kaltim ke Jawa tersebut, tambah Wapres, tetap berada di tangan presiden. Namun, Wapres mengulangi lagi, bahwa dari hasil neraca gas memang kemungkinan tidak diperlukan lagi proyek pipanisasi gas itu. Wapres, pada kesempatan itu menekankan akan arti penting gas untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Untuk itu, tambahnya, ada beberapa pilihan seperti tetap mengekspor gas dalam jumlah besar namun efeknya menimbulkan pengangguran karena industri dalam negeri tidak tumbuh. Atau menumbuhkan industri dalam negeri sehingga menciptakan lapangan kerja namun harus mengurangi ekspor. "Pilihannya kita tetap bangun dan kembangkan industri dalam negeri, tapi untuk itu kurangi ekspor," kata Wapres. Yang paling penting, tambah Wapres, adalah adanya kemandirian industri dalam negeri dan tetap terjaganya keharmonisan bangsa. "Apapun yang terjadi di sini (Bontang), kepentingan nasional harus tetap nomor satu," kata Wapres. Bontang merupakan kota madya yang mandiri sejak 12 Oktober 1999. Sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kutai. Bontang memiliki luas 49.757 ha yang terdiri dari 14.780 ha daratan dan 34.977 ha laut. (*)

Copyright © ANTARA 2006