Ambon (ANTARA News) - Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, memastikan semua pulau di wilayahnya telah bernama dan telah disampaikan ke PBB agar dapat dimasukkan ke dalam peta dunia. "Saya tidak ingat jumlah pastinya. Namun, tidak ada pulau di Maluku yang tidak lagi bernama. Datanya telah dilaporkan kepada pemerintah pusat guna diteruskan ke PBB untuk mendaftarkannya dalam peta dunia yang dijadwalkan Maret 2007 mendatang," katanya di Ambon, Kamis. Gubernur mengakui nama pulau-pulau di Maluku sesuai karakteristik masing-masing daerah dengan pendekatan adat, seperti Pulau Pombo di Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan habitat burung pombo. Pulau Pombo itu, menurut dia, kendati sudah bernama, tetapi tidak masuk peta Indonesia karena belum terdaftar. "Apalagi, pulau-pulau di wilayah perbatasan Timor Leste dan Australia, tempat terdapat 19 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga ini," tandasnya, seraya menegaskan 19 pulau itu sudah bernama. Disinggung pengamanan pulau-pulau terluar, Gubernur menjelaskan realisasinya mengacu pada Instruksi Presiden No 40 tahun 2005. "Jadi tidak masalah dengan penanganan dan pembangunan pulau-pulau terluar karena masing-masing dinas teknis telah diberikan tangggung jawab masing-masing untuk menangani secara terpadu," ujarnya. Armada terbatas Sementara itu, Danlantamal IX Ambon, Laksamana Pertama TNI Bambang Supeno, secara terpisah mengemukakan pihaknya memiliki armada yang terbatas untuk melakukan pengawasan. "Memang armada terbatas, namun tidak berarti pengawasan terabaikan, karena biasanya dikoordinasikan dengan satuan keamanan lainnya bersama pemerintah," katanya. Lantamal IX Ambon saat ini memiliki dua kapal perang, satu unit di antaranya masih dalam tahapan perbaikan karena rusak. "Kami juga memiliki satu unit KRI berkapasitas kecil, yakni KRI Panana yang berada di Bawah Kendali Operasi (BKO) ke sini dan senantiasa didukung Guskamlatim dan Guspurlatim mengarahkan KRI untuk operasi," demikian Supeno. (*)

Copyright © ANTARA 2006