Jakarta (ANTARA News) - Habibie Center akan menggelar dialog yang dihadiri 30-40 pemimpin dan tokoh berbagai bidang kerja dan ilmu yang berdedikasi pada penciptaan "good governance" di tanah air, dengan topik "Membangun Kembali Akuntabilitas Pelayanan Publik di Indonesia dalam Penciptaan Human Security". Siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, menyebutkan dialog menurut rencana akan diselenggarakan pada 19 Desember 2006, di Hotel Gran Kemang, Jakarta. Acara yang diberi nama Dialog A21 itu menurut rencanaakan dibuka oleh Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center sekaligus Gubernur Lemhannas Prof. Dr. Muladi, yang kemudian dilanjutkan dengan peluncuran website Reformasi Birokrasi. "Keynote speaker" oleh Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim, mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia sekaligus Presiden Kehormatan Accountability yang akan membawakan topik "Gerakan Akuntabilitas Regional di Asia Tenggara". Dialog mengagendakan dua sesi diskusi. Diskusi pertama mengangkat permasalahan pelayanan publik dan tantangan bagi lahirnya invoasi baru yang akan dibawakan empat panelis, yakni Bupati Jembrana Prof. I Gede Winasa, Penasihat Menpan/Universitas Indonesia Prof. Eko Prasojo, World Bank Dr Joel Hellman, dari YAPPIKA oleh Qorihani, dan dimoderatori Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar. Diskusi kedua bertopik kerja sama strategis masyarakat pemerintah-swasta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan "human security" dengan panelis Bupati Sidoarjo, Drs. Wien Hendarso, LGSP USAID Dr. Hans Antlov, Badan Regulasi Air Firdaus Aly, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Indah Sumaningsih, dan moderator Drs. Andrinof Chaniago. Pada akhir diskusi itu, Dr. Simon Zadek dari CEO Accountability akan menyampaikan kesimpulan Dialog A21. Penyelenggarakan dialog dilatarbelakangi perkembangan demokratisasi dan pelaksanaan kebebasan politik di Indonesia, namun lembaga pemerintahannya dinilai masih gagal dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia mensyaratkan adanya lembaga maupun kemitraan yang dapat menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih sistematis dan berkelanjutan. (*)

Copyright © ANTARA 2006