Sekretaris Jenderal Kemenhub Santoso Eddy Wibowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, mengatakan pemerintah memberikan bebas visa ke 45 negara maka faktor keamanan tidak dapat dikesampingkan.
"Langkah pengamanan fasilitas transportasi ini adalah supaya menangkal hal-hal yang tidak diinginkan. Ini lah yang mendasari kerja sama dengan TNI ini," kata Eddy.
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenhub Santoso Eddy Wibowo dengan Aspers Kasad Mayor Jenderal TNI Jaswandi, Aspers Kasal Laksamana Muda TNI Djoko Teguh Wahoyo, serta Aspers Kasau Marsekal Muda TNI Bambang Samoedra.
Dengan ditandatanginnya perjanjian kerja sama tersebut, lanjut dia, personel TNI dapat ditempatkan di seluruh unit pelaksana teknis (UPT) termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di lingkungan Kementerian Perhubungan di seluruh Indonesia sesuai kebutuhan.
"Dengan adanya pengamanan aset transportasi dan pengembangan fasilitas-fasilitas transportasi, diharapkan keamanan akan lebih meningkat," katanya.
Eddy menambahkan kerja sama dengan TNI adalah bentuk sinergitas yang baik dalam pelayanan jasa transportasi dan untuk memberikan jaminan rasa aman dan tertib kepada para pengguna jasa.
Sementara itu, Asisten Teritorial Panglima TNI, Mayor Jenderal TNI Ngakan Gede Sugiarta menyambut baik kerja sama antara Kemenhub dan TNI.
"Sesuai dengan kebijakan dari Presiden Republik Indonesia, TNI ditugaskan agar membantu Kementerian/Lembaga pemerintahan dalam menyukseskan program-program pemerintah," katanya.
Ngakan Gede menambahkan, sebelumnya TNI dan Kemenhub sudah bekerja sama tapi dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut akan lebih mempermudah rantai komando dan efisiensi waktu sehingga para personel TNI yang bertugas dapat bekerja dengan lebih tertib dan aman.
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2015
