Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Kamis, menyatakan bahwa DPR telah mendesak pemerintah untuk mengatasi kelangkaan beras di sejumlah daerah yang menyebabkan harga komoditas ini melonjak akhir-akhir ini. Menurut Muhaimin di Gedung DPR/MPR Jakarta, kelangkaan beras seharusnya tidak perlu terjadi karena DPR sudah mengijinkan pemerintah melakukan impor untuk mengatasi kekurangan pasokan di dalam negeri. "Kita tunggu saja. Bisa tidak pemerintah mengatasi kelangkaan beras. Apa gunanya DPR ijinkan impor beras dan subsidi pupuk kalau masalah beras tidak bisa ditangani," katanya. Muhaimin memberi tenggat waktu 1-2 bulan agar pemerintah segera mengatasi kelangkaan beras. "Kalau pemerintah tak bisa menangani, DPR akan bertindak memanggil lintas departemen, Deptan, Depdag, Bulog dalam rapat konsultasi," katanya. Menurut Muhaimin, pemanggilan itu penting dilakukan untuk menghindari saling lempar tanggung jawab di antara menteri, terkait perkembangan beras. "Kita undang menteri supaya tidak bisa mengelak. Saya sering mendorong diintensifkan rapat gabungan agar para menteri tidak lempar tanggung jawab. Sebab, lintas sektoral tidak bisa ditangani sendiri-sendiri oleh para menterinya," katanya. Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Zulkifli Hasan, mengatakan, harga beras di pasaran sudah mencapai Rp 5.000 per/kg. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi terbebani dengan lonjakan harga. "Petani sekarang juga menjadi konsumen bukan lagi suplier. Karena, musim tanam telat setelah musim kemarau panjang. Kita minta pemerintah segera lakukan operasi pasar," kata anggota Komisi VI DPR ini. Zulkifli mempertanyakan janji pemerintah untuk melakukan swasembada pangan pada 2008. "Ini yang belum nampak dalam kebijakan pemerintahan. Politik perberasan tidak dilakukan sungguh-sungguh," katanya. Ketua Komisi IV DPR (bidang pertanian) dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) Yusuf Faishal prihatin dengan melonjaknya harga beras di beberapa daerah. Hal tersebut, disebabkan stok beras sudah terkuras sejak bulan puasa hingga lebaran lalu. Ditambah lagi dengan dihapuskannya beras miskin (raskin) sejak November 2006. "Diperkirakan hingga akhir Januari 2007, Indonesia akan mengalami krisis beras," kata Yusuf. Kalau stok beras Bulog minim, Yusuf meminta pemerintah melakukan gerak cepat untuk menutupi kekurangan beras ini. Sesuai UU Pangan Nomor 7 Tahun 1996 disebutkan pemerintah dapat melakukan apapun kalau kondisi beras minim. "Termasuk melakukan impor beras lagi. Jadi impor ini mau tidak mau dilakukan untuk menutupi krisis beras yang diperkirakan dapat berlangsung hingga akhir Januari 2007," kata Yusuf yang juga Wakil Ketua FKB DPR. Menurut pantauannya, ada beberapa daerah sudah mengalami krisis beras. Kalau dibiarkan, pihaknya khawatir kondisi krisis beras ini akan meluas hingga beberapa propinsi. "Ini semua harus diantisipasi mulai dari sekarang," tambahnya. Komisi IV DPR juga meminta kepada bulog untuk menghentikan gaya komersilnya. Lebih baik, Bulog mendahulukan stabilitas harga. "Toh dengan komersil juga Bulog selalu rugi dan menghabiskan anggaran saja," katanya. Akibat minimnya stok beras ini, Komisi IV DPR terus berkeliling daerah dan memantau kondisi beras. Bahkan, Komisi IV DPR membatalkan studi bandingnya ke tiga negara (Amerika Serikat, Argentina dan Filipina) semata-mata untuk mengurus beras. "Saya kira masalah beras ini lebih `urgent` dari studi banding," katanya.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006