... saat ini, tujuh persen pemuda Indonesia tertarik dengan NIIS/ISIS...
Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa, Lukman Edy, setuju langkah pemerintah yang memblokir situs-situs yang dianggap radikal.

Selain itu, situs yang diblokir, adalah situs yang terdapat konten anti Pancasila, anti NKRI, menebar radikalisme, menebar kebencian terhadap keberagaman, anti terhadap pemerintahan yang sah dan pro terhadap NIIS/ISIS.

"Pro kontra pemblokiran situs radikal, saya secara prinsip setuju dengan kebijakan pemblokiran oleh pemerintah. Apalagi Kementerian Kominfo sudah membentuk tim yang melibatkan NGO untuk membuat kebijakannya, untuk memenuhi aspek objektivitasnya. Kebutuhan filterisasi pengaruh buruk situs situs radikal sudah keharusan," kata Edy, di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Namun, pemerintah harus memberikan kesempatan kepada pemilik situs untuk mengklarifikasi.

"Pemerintah juga harus membuka ruang untuk pemilik situs-situs yang diblokir untuk melakukan klarifikasi, dan bisa dibuka kembali kalau sudah memenuhi syarat larangan konten," katanya.

Bahaya radikalisme, sebut Wakil Ketua Komisi II DPR itu, sudah masuk kepada masyarakat di tingkat bawah, desa-desa dan bahkan keluarga. "Kalau pemerintah tidak bertindak maka akan menjadi bahaya laten, yang berpotensi mengganggu bangsa dan negara," kata Edy.

Ditambahkan Edy, saat ini, tujuh persen pemuda Indonesia tertarik dengan NIIS/ISIS. Dan 23 persen rakyat Indonesia tidak percaya dengan NKRI dan Pancasila.

"Pemerintah harus tegas, kalau tidak tegas ini akan menjadi bahaya laten," kata dia.

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015