"Kami memang perlu feasible study lagi, tapi itu cepat, karena hanya masalah lokasi saja, tapi dari kaijan dari arus laut, masalah lingkungan, dan semuanya, rata-rata hampir sama," kata Direktur Transportasi Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prihartono di Jakarta, Senin.
Bambang memastikan kriteria lokasi baru pelabuhan pengganti Cilamaya itu adalah lokasi yang bukan sumber produksi pangan, sehingga pembangunan pelabuhan baru tidak menganggu upaya pemerintah meningkatkan ketahanan pangan.
"Selain itu, lokasi baru itu juga merupakan koridor yang aman dari anjungan dan rig milik Pertamina, seperti masalah yang ditemui di Cilamaya," ujarnya.
Dia mengatakan tim pengkaji yang terdiri dari Bappenas, Kementerian Perhubungan, BPPT di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, dan Kemenko Maritim, akan melakukan sruvei kembali untuk menentukan lokasi baru tersebut.
Pembangunan pelabuhan baru pengganti Cilamaya akan tetap mengusung rencana awal dengan kapasitas yang dapat memuat peti kemas hingga 5 juta TEUs per tahun. Kemudian, pemerintah akan meningkatkan kapasitas pelabuhan dalam beberapa tahap selanjutnya.
Di sisi lain, menurut Bambang, tim pengkaji juga kemungkinan akan mempertimbangkan rencana perluasan Pelabuhan Cirebon, dalam kajian lokasi baru Pelabuhan di Jawa Barat pengganti Cilamaya.
"Kalau Pelabuhan Cirebon dikembangkan lagi sebagai alternatif. Bisa saja tidak jadi (pelabuhan baru pengganti) Cilamaya, tapi di Cirebon, atau dry port yang Cikarang itu kita akses menggunakan kanal," kata dia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Kamis (2/4) membatalkan pembangunan pelabuhan Cilamaya karena banyaknya jumlah anjungan dan "rig" pengeboran minyak milik PT. Pertamina di lokasi tersebut.
Bappenas, Kementerian Perhubungan, BPPT di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, dan Kemenko Maritim, akan mengkaji kembali lokasi baru yang memungkinkan untuk menjadi lokasi baru pelabuhan Cilamaya.
Pada pekan lalu saat kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke lokasi yang rencananya untuk pelabuhan baru di Cilamaya, pemerintah memutuskan untuk membatalkan pembangunan pelabuhan di daerah Karawang tersebut karena banyak hambatan seperti rig milik Pertamina.
Menurut Jusuf Kalla, lokasi pembangunan akan digeser kawasan lebih timur lagi seperti Indramayu atau Subang, Jawa Barat, dan akan ada studi kelayakan baru untuk itu.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
