Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden M. Jusuf Kalla menegaskan sekaligus meminta kepada semua pihak, agar masalah impor beras tidak dibawa ke masalah politik, karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan siapa pun. "Ini kebutuhan pokok masyarakat. Kawan-kawan di DPR boleh saja berikan pendapat, tapi untuk kebutuhan pokok rakyat jangan dibawa ke politik," kata Wapres, di Jakarta, Kamis. Pernyataan Wapres tersebut diungkapkannya saat ditanya pers mengenai adanya keinginan politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengajukan Hak Interpelasi atas kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah saat ini. Menurut Wapres, karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat, maka pemerintahan siapa pun akan berusaha untuk memenuhi dan menjamin, agar kebutuhan masyarakat tersebut terpenuhi. Kenaikan harga beras saat ini, menurut Wapres, terjadi lantaran kekurangan stok, dan salah satu cara untuk memenuhi kekurangan stok pangan nasional tersebut melalui impor beras. Namun, ia pun menegaskan, impor beras hanya akan dilakukan hingga bulan Februari 2007 atau sebelum tibanya masa panen raya yang diperkirakan pada bulan Maret 2007. Wapres juga mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan instruksi, agar segera dilakukan operasi pasar secara besar-besaran guna menurunkan harga beras pada tingkat harga bulan November 2006 senilai Rp4.000 per kilo gram. Selain itu, Presiden juga menginstruksikan, agar dipercepat pembagian jatah beras bagi masyarakat miskin (raskin), yakni yang biasanya dibagikan pada akhir bulan Januari akan dipercepat menjadi akhir bulan Desember 2006. Untuk kebutuah operasi pasar, Badan Urusan Logistik (Bulog) setiap bulan mengeluarkan sekira 200.000 ton beras, sedangkan untuk pembagian raskin setiap bulannya sekira 150.000 ton. Namun, Bulog memperhitungkan, karena bulan Desember 2006 tinggal sisa sekitar dua minggu, maka akan dikeluarkan sekira 50.000 ton saja, sehingga akan terjadi kekurangan stok sekira 200.000 hingga 250.000 ton. Oleh karena itu, Wapres mengemukakan, pemerintah pada minggu ini akan segera mengimpor beras sekira 200.000 ton guna mengembalikan stok cadangan pangan nasional tersebut, dan total stok cadangan pangan nasional saat ini ditetapkan senilai satu juta ton. Diharapkannya, pada masa panen raya bulan Maret 2007 sudah tidak akan ada masalah kekurangan stok lagi, karena diperkirakan produksi beras nasional senilai tiga juta ton, sedangkan kebutuhan beras nasional sekira 2,7 juta ton. Pada kesempatan itu, Wapres juga membantah anggapan bahwa keputusan melakukan impor beras dilakukannya sendiri, tanpa berkomunikasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlebih dahulu. "Presiden mengatakan, boleh saja dilakukan impor, jika perlu. Dan, hasil hitungan kami memang harus impor," demikian Wapres Kalla. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006