Banda Aceh (ANTARA News) - Penjabat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Mustafa Abubakar menegaskan, Pemda dan pemerintah pusat hingga saat ini belum memutuskan pengganti tim Aceh Monitoring Mission (AMM). "Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat hingga saat ini belum memutuskan pengganti AMM yang telah selesai masa tugasnya di Aceh pada 15 Desember 2006," kata Gubernur Mustafa kepada wartawan di Banda Aceh, Senin. Pernyataan Gubernur tersebut untuk meluruskan arus informasi yang simpang siur berkaitan dengan keberadaan dan peran NGO/LSM internasional, Interpeace, di Aceh menggantikan tugas AMM untuk memantau proses perdamaian yang sedang berjalan di daerah itu. Bahkan, Interpeace telah dipilih dan disetujui oleh Pemerintah RI untuk menggantikan AMM dalam menjaga proses perdamaian di Aceh. Padahal, menurut Gubernur, hal tersebut tidak benar, karena saat ini pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat masih melakukan penilaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat pasca AMM. "Saya mohon dan mengimbau kepada semua pihak untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang belum pasti, apalagi mengomentari rumor yang beredar, berkaitan dengan keberadaan dan peran Interpeace pasca kepergian AMM," ujarnya. Hal tersebut, lanjut Gubernur, dapat menimbulkan kebingungan masyarakat dan mengganggu ketenangan yang selama ini telah terjaga dengan baik. "Kami masih menilai perkembangan situasi berkaitan dengan proses perdamaian dan rekonsiliasi di masyarakat. Baik Pemda maupun pemerintah pusat sejauh ini belum mendapatkan kesimpulan apapun. Apalagi membuat keputusan apapun yang punya dampak signifikan," katanya. Namun, Gubernur menyatakan, Pemda tetap menyambut baik niat dari berbagai pihak yang ingin mendukung proses perdamaian di Aceh, seperti yang telah disampaikan oleh Interpeace. "Sejauh ini kami terus menampung masukan maupun wacana-wacana yang sifatnya positif terhadap kelangsungan proses perdamaian di Aceh. Namun kami belum memutuskan akan menunjuk salah satu lembaga sebagai pelaksana. Kita tunggu saja," ujarnya. Gubernur Mustafa menyatakan, sejauh ini proses perdamaian di Aceh tetap terjaga dengan baik, karena koordinasi pemerintah dengan aparat penegak hukum dan petugas keamanan baik kepolisian maupun TNI di seluruh Aceh. "Jadi, masyarakat tidak perlu cemas," demikian Gubernur Mustafa Abubakar.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006