Jakarta (ANTARA News) - Mantan Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan selama 2006 kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah belum sepenuhnya pulih, meski diakui ada segmen tertentu yang memperoleh pengakuan seperti membaiknya makro ekonomi. Tetapi untuk kepercayaan tetap seperti dulu, kata Abdurrahman Wahid yang lebih akrab disapa Gus Dur kepada wartawan, saat memberikan catatan akhir tahun di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa. Menurut Gus Dur, soal kepercayaan didasarkan pada kebijakan yang diambil pemerintah. Persoalannya, katanya, kebijakan pemerintah banyak yang tidak jelas, selain seringkali terkesan separuh-separuh. "Misalnya kebijakan dalam upaya mengurangi korupsi yang penegakan hukumnya terasa tebang pilih," kata Ketua Umum Dewan Syura PKB tersebut. Persoalan lain yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat adalah sikap kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai Gus Dur belum pasti dan penuh keragu-raguan. Namun demikian, kata Gus Dur, harus diakui ada hal-hal yang positif dan harus disyukuri, yakni kehidupan beragama lebih dialogis, semua pihak merasa ada kebutuhan untuk mencegah kekerasan pada agama apa saja. "Dulu siapa yang mikir Forum Betawi Rempug (FBR) menjaga gereja saat Natal? Itu sekarang terjadi. Alhamdulilah," kata Gus Dur. Hal positif lainnya adalah kekokohan sebagai bangsa tidak tergoyahkan. Kemenangan tokoh GAM pada Pilkada di Aceh, kata Gus Dur, tak perlu dihawatirkan selama TNI tetap berada di provinsi Serambi Mekah itu. "Selama TNI masih ada di Aceh, selama itu pula kesatuan tetap dipertahankan. Sekarang kewajiban kita mempertahankan TNI agar tidak meninggalkan Aceh secara total," katanya. Berbagai kekurangan yang terdapat selama 2006, kata Gus Dur, akan bisa diperbaiki pemerintah pada 2007, selama berbagai kritik yang ada diperhatikan dan berupaya menciptakan keseimbangan di semua bidang. Saat ditanya hubungan antara eksekutif dan legislatif, Gus Dur mengemukakan sampai saat ini masih dalam keseimbangan yang baik. Bahwa masih ada masalah, itu sesuatu yang wajar. "Di negara yang demokrasinya paling stabil pun hubungan eksekutif dan legislatif ada masalah," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2006