Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Sutan Bathoegana, di Jakarta, Kamis menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah tipe pemimpin yang mudah didikte. Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Tjahjo Kumolo secara terpisah mengingatkan semua pihak, Dewan Pertimbangan Presiden (DPP) merupakan kewenangan presiden. "Status lembaga ini kan semacam pengganti Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dulu. Makanya yang duduk tidak perlu ada dikotomi apakah itu orang partai atau bukan. Yang penting orang-orangnya cukup dikenal di masyarakat, tokoh senior atau yang kapabel dalam pemikiran dan konsistensi sikapnya di semua bidang tak diragukan lagi," kata Tjahjo Kumolo. Keduanya dimintai pendapat atas sorotan sementara kalangan, yang menilai, rencana pembentukan DPP itu terlalu jauh dipolitisasi. Padahal, mestinya keberadaan DPP itu tak lagi dimaknai sebagai "bagi-bagi kekuasaan semata", karena sudah bukan waktunya lagi konsolidasi politik oleh presiden. Tjahjo Kumolo menambahkan, jika pembentukan dan rekrutmen anggota DPP dilakukan demi memperkuat proses penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan bersifat strategis bagi kepentingan bangsa oleh Presiden RI, seyogianya tak perlu ada kecurigaan lembaga ini hanyalah sarana ?bagi-bagi kekuasaan? atau dalam rangka pencitraan menuju 2009. "Biarlah presiden yang menentukan orang pilihannya. Siapa pun pilihannya, pastilah harus yang dapat memberikan masukan dan saran tertutup kepada presiden di dalam proses pengambilan keputusan maupun penetepan kebijakan bersifat strategis," katanya. Karena itu, Tjahjo Kumolo berharap, presiden jangan terjebak pada orang-orang dekat saja, sebab DPP berbeda dengan staf khusus. "Jadi, kualitas orang-orangnya juga harus berbeda," tambah Tjahjo Kumolo.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006