Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah diminta mengusut secara tuntas kasus kelmbatan penyaluran jatah makanan jemaah haji Indonesia, karena ada indikasi korupsi. "Menteri Agama dan Kepala Bidang Urusan Haji di Jeddah harus dimintai pertanggungan jawab dalam kasus itu," kata Direktur Lembaga Konsumen Muslim Indonesia (LKMI), Albukhari A Wahid, di Jakarta, kemarin. Dikatakannya, ribuan jemaah haji Indonesia, pekan lalu dikabarkan mengalami kelambatan mendapatkan jatah makan akibat kegagalan pasokan katering dari perusahaan penyedia jasa makanan. Sementara itu, Direktur LSM Bangsaku, Sayyidu Ismail, yang punya perhatian terhadap pelaksanaan haji Indonesia, juga menunut penarikan Konsul Haji Indonesia di Jeddah ke Jakarta, sebelum musim haji selesai, sebagai bentuk tanggung jawab. Ia juga meminta keluarga jemaah haji Indonesia yang ditelantarkan oleh Konsul Haji Indonesia itu melakukan 'clash action'. "Sebaiknya keluarga dari jemaah haji Indonesia yang telantar itu melakukan 'clash action'," katanya. Ia mengatakan, sebenarnya sudah lama pemerintah dikritik oleh banyak pihak, terhadap peran gandanya itu, yakni sebagai regulator dan sebagai operator. "Peran pemerintah sebaiknya dipisah, sebagai regulator saja, sedang pelaksanaanya dapat diserahkan kepada swasta secara terbuka," katanya, seraya menambahkan, perubahan itu hanya dapat diusulkan oleh DPR.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007