New York (ANTARA News) - Indonesia sejak Selasa memulai tugasnya selaku anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB dan bersama 14 anggota DK lainnya dan bersiap-siap membahas upaya penyelesaian masalah dan konflik internasional, termasuk di Timur Tengah, Kongo, Nepal, Haiti dan kemungkinan Myanmar. Sementara itu, Selasa ini juga merupakan hari pertama mantan Menlu Korea Selatan, Ban Ki-moon, melaksanakan tugasnya di Markas Besar PBB, New York, sebagai Sekretaris Jenderal PBB yang baru menggantikan Kofi Annan. Indonesia bersama Belgia, Italia, Afrika Selatan dan Panama akan bertugas sebagai anggota tidak tetap DK-PBB selama dua tahun, menggantikan lima anggota yang telah berakhir masa tugasnya, yaitu Jepang, Denmark, Yunani, Tanzania dan Argentina. Lima anggota tidak tetap yang masih bertugas hingga akhir 2007 adalah Qatar, Kongo, Ghana, Peru, dan Slovakia sementara lima anggota lainnya yaitu AS, Inggris, Perancis, Rusia, dan China, berada di PBB sebagai anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto. Belum ada jadwal sidang Dewan Keamanan yang digelar pada hari pertama Indonesia bertugas, namun beberapa hari ke depan akan diisi dengan berbagai pertemuan dan konsultasi di antara para anggota Dewan Keamanan. Menurut Dubes RI untuk PBB, Rezlan Ishar Jenie, Selasa, sidang DK baru akan digelar pada Senin mendatang (8/1) dengan agenda utama membahas ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Agenda tersebut merupakan bagian dari program kerja yang disusun oleh Rusia sebagai negara yang menjadi ketua DK-PBB untuk bulan Januari. Pada debat terbuka minggu depan, 15 anggota DK akan membahas ancaman-ancaman yang dihadapi dunia saat ini, di masa depan, serta apa yang diharapkan dari Dewan Keamanan dalam upaya menanggulanginya. "Seperti kita ketahui, ancaman-ancaman yang dihadapi sekarang ini berubah dibandingkan dulu. Ada ancaman-ancaman baru seperti terorisme internasional, peningkatan kejahatan antar-negara ataupun kecanggihan peralatan yang dipakai untuk kejahatan," kata Rezlan kepada ANTARA. Program kerja yang disusun Rusia juga akan mencakup pembahasan masalah-masalah dunia lainnya dan menuntut Indonesia --sebagai anggota Dewan Keamanan- - untuk ikut terlibat dalam upaya pemecahan masalah. Rusia antara lain telah mengagendakan pembahasan masalah dan konflik di Darfur, Cote D`Ivore, Nepal, serta pemaparan bulanan oleh Sekjen PBB soal perkembangan di Timur Tengah, termasuk Palestina. Tidak tertutup kemungkinan jika ada krisis yang memerlukan perhatian DK, negara-negara anggota dewan akan mengangkatnya dalam persidangan. Indonesia sendiri, menurut Rezlan, tidak memiliki masalah khusus yang akan diangkat. "Tetapi kita akan mencoba untuk memberikan kontribusi kepada pembahasan berbagai 'item' yang telah disusun untuk bulan Januari," katanya. Tiga isu utama Kendati tidak ada masalah khusus yang diangkat, Rezlan mengatakan Indonesia tetap akan memberikan penekanan terhadap setidaknya tiga isu yang pernah digariskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat Indonesia baru terpilih pada 16 Oktober 2006 sebagai anggota tidak tetap DK-PBB. Tiga isu yang dimaksud Rezlan adalah reformasi di tubuh DK -- dan reformasi PBB secara keseluruhan, masalah pengembangan senjata nuklir Korea Utara, serta masalah Timur Tengah -- termasuk Palestina. Selama ini Indonesia menganggap Palestina merupakan inti persoalan yang ada di Timur Tengah. "Masalah Timur Tengah dan Palestina merupakan masalah yang terlalu lama, penyelesaian belum bisa dicapai, malah ada kecenderungan akhir-akhir ini situasinya semakin buruk. Kalau kemajuan bisa dicapai dalam proses perdamaian, ini juga akan mendorong kemajuan untuk menyelesaikan masalah-masalah lain di Timur Tengah," kata Rezlan. Perdebatan di tingkat Dewan Keamanan PBB pada awal Januri 2007 kemungkinan akan diramaikan oleh pembahasan mengenai draf resolusi tentang Myanmar yang disebut-sebut telah disiapkan Amerika Serikat. Masalah Myanmar telah sejak tahun lalu masuk menjadi agenda pembahasan di DK-PBB namun hingga kini belum secara resmi dibahas dalam sidang dewan dan draf resolusi juga belum diajukan AS. Indonesia, kata Rezlan, telah mendengar bahwa AS sudah mempersiapkan rancangan resolusi soal Myanmar. "Tapi kita belum tahu apakah ini (rancangan resolusi, red) akan dia teruskan atau tidak," katanya. Saat ini masih terjadi perdebatan di antara negara-negara, apakah masalah HAM dan demokratisasi di Myanmar bisa dikategorikan sebagai masalah yang menjadi tanggung jawab Dewan Keamanan PBB atau bukan. Tak pada tempatnya Sesuai dengan mandatnya, Dewan Keamanan berkewajiban untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia sendiri menganggap tidak pada tempatnya masalah Myanmar dibahas di Dewan Keamanan. "Menurut hemat kita, sampai sekarang ini kita belum melihat bahwa apa yang terjadi di Myanmar itu merupakan ancaman terhadap kawasan, apalagi internasional," kata Rezlan. "Ini lebih baik dan lebih tepat dibahas di forum yang memang diperuntukkan membahas masalah ini, yaitu di Dewan HAM PBB," tambahnya. Sementara itu, menandai dimulainya Rusia menjalankan tugas sebagai presiden DK bulan Januari 2007, Dubes Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, pada Selasa pagi telah diterima dan melakukan pertemuan singkat dengan Ban Ki-moon di ruang kerja Sekjen di lantai 38 gedung PBB. Ban Ki-moon memulai hari pertamanya bekerja sebagai Sekjen dengan menggelar pertemuan dengan dengan para stafnya. Sekjen ke-delapan PBB itu juga telah menunjuk beberapa pejabat baru yang akan mendukungnya menjalankan tugas memajukan sekretariat PBB yang diinginkannya bisa menepis anggapan buruk selama ini terhadap PBB. Ki-moon mengakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kantor sekretariat PBB telah mendapat kritik keras yang terkadang tidak adil, mulai masalah penyelewengan etika hingga dianggap sebagai lembaga dunia yang tidak berdayaguna dan kurang bisa dipertanggunjawabkan. "Sebagai dampaknya, moral staf (sekretariat PBB) jatuh. Tidak semua kritik tersebut benar, tapi kita juga perlu memberikan perhatian mendesak dan melakukan langkah-langkah berani untuk menepisnya. Karena itu, kita harus melakukan segalanya dengan lebih baik," pesannya kepada para staf. Pejabat baru yang telah ditunjuk Ki-moon adalah termasuk juru bicara Sekjen PBB, Michele Montas, yang menggantikan Stephane Dujarric --juru bicara saat kepemimpinan Sekjen Kofi Annan. Montas adalah wartawati asal Haiti dengan pengalaman jurnalistik selama 28 tahun dan pernah menerima penghargaan di bidang kewartawanan. (*)

Copyright © ANTARA 2007