Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah harus menetapkan kriteria mengenai layanan taksi yang aman dan terjamin untuk konsumen terkait maraknya perampokan dalam taksi beberapa bulan terakhir. "Pemerintah harus menetapkan kriteria taksi yang bagus secepatnya baik secara teknis maupun manajemen," kata Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indah Sukmaningsih, di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan, dalam penerapannya pemerintah diminta untuk membuat persyaratan yang rinci dan tegas kepada perusahaan layanan taksi untuk memasang standar keamanan dalam mobil yang melindungi keselamatan konsumen, misalnya saat akan dirampok. Sedangkan dalam hal manajemen, pemerintah harus tegas untuk menyusun persyaratan dan kriteria bagi perusahaan taksi, salah satunya adalah memperketat rekrutmen karyawan sehingga tidak terjadi lagi adanya sopir tembak yang memicu perampokan. "Kalau memang sulit setidaknya pemerintah harus berani membuka mana-mana saja taksi yang aman dan bagus," katanya. Menurut dia, selama ini pemerintah dan aparat kepolisian terkesan melindungi taksi-taksi "nakal" yang telah jelas-jelas terbukti melakukan tindak kejahatan terhadap penumpangnya. "Aparat kesannya tidak mau menyebutkan dengan jelas nama taksinya, seperti menutup-nutupi saja," katanya. Indah mengatakan, sudah saatnya ada keberanian bersama untuk mengungkap nama-nama taksi-taksi nakal tersebut agar ada peringatan bagi masyarakat atau konsumen yang selama ini menjadi korban. Menurut dia, hal itu penting agar konsumen terlindungi hak dan keselamatannya saat menggunakan jasa taksi. Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah untuk mendata secara jelas keseluruhan jumlah taksi yang beroperasi di Jakarta dan sekitarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus perampokan taksi mulai marak beberapa bulan terakhir dengan berbagai macam modus operandi yang mengakibatkan kerugian penumpang. Pada Rabu (3/1), Polda Metro Jaya menerima dua laporan tentang perampokan taksi yang menimpa dua perempuan asal Jakarta Selatan.(*)

Copyright © ANTARA 2007