Jeddah (ANTARA News) - Kalangan DPR menyesalkan tim investigasi haji bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena tidak ada unsur wakil rakyat di dalamnya. Semestinya agar tim bekerja lebih efektif dan memperoleh hasil yang maksimal harus melibatkan semua unsur masyarakat terutama kalangan wakil rakyat. Penegasan ini dikemukakan Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Hazrul Azwar saat dikonfirmasi tentang pembentukan tim investigasi oleh presiden, di Jeddah, Sabtu. Menurut Hazrul yang juga ketua komisi VIII DPR RI, pihaknya menyesalkan presiden yang membentuk tim investigasi terlalu terburu-buru dan tidak melibatkan DPR, idealnya komisi I yang membidangi masalah luar negeri, dan komisi VIII yang membidangi haji harus dilibatkan agar menjadi tim yang lengkap. Meski demikian Azrul mempersilahkan tim investigasi bekerja walaupun tanpa melibatkan wakil rakyat, karena pihaknya telah melakukan kegiatan serupa. "Kami akan bekerja menurut versi kami, kami akan kemukakan fakta apa adanya, tidak akan ada pesan sponsor, sehingga semuanya jelas," ujar Azrul usai menghadiri pertemuan evaluasi dengan kalangan PPIH Arab Saudi di kantor Konjen RI di Jeddah, Sabtu. Senada dengan Hasrul, Dubes RI untuk kerajaan Arab Saudi dan Kerajaan Oman, Salim Segaf Al Jufrie mengatakan semestinya pembentukan tim investigasi haji itu melibatkan DPR terutama Komisi I dari Komisi VIII, namun meskipun begitu pihaknya mengharapkan tim dapat bekerja dengan maksimal dan menghasilkan temuan yang lengkap untuk dilaporkan ke presiden. "Kita berbaik sangka saja terhadap tim investigasi ini, karena ini menyangkut nasib ummat, dan saya kira anggota tim tersebut merupakan tokoh-tokoh yang benar-benar tahu permasalahan umat, termasuk masalah haji," kata Salim Segaf. Menurut Dubes Salim, pihaknya menyambut baik tim tersebut dan akan membantu semaksimal mungkin untuk membuka akses-akses ke pemerintahan kerajaan Arab Saudi terutama yang terkait dengan urusan haji. Salim Segaf menambahkan pihaknya akan membantu memberikan masukan kepada tim, termasuk kepada pihak mana saja yang semestinya ditemui. Menurutnya pihak-pihak yang terkait yang mesti ditemui antara lain, kementerian haji, kementerian dalam negeri, kedutaan besar, konjen, Muassasah, pihak penyelenggaran katering dan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Menurut rencana tim investigasi yang dipimpin mantan Menag Tolchah Hasan ini akan datang ke Arab Saudi hari Senin, dan langsung akan bekerja. Tim investigasi hanya mempunyai waktu dua minggu untuk melakukan tugasnya, karena dalam satu bulan ini hasil temuan tim investigasi harus sudah disampaikan ke presiden.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007