Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Perizinan Terpadu (BKPM-PT) NTB, Ridwan Syah di Mataram, Jumat, mengatakan rencana pembangunan "Global Hub" Bandar Kayangan Lombok Utara sudah siap.
Hal ini dengan ditandatangani nota kesepakatan pembangunan kilang minyak dan pelabuhan di kota baru "Global Hub" Bandar Kayangan antara Direktur Utama PT Diamar Mitra Kayangan Son Diamar dan Presiden Direktur PT Ruschinda Investama Global (RIG), Zein Swetlana Andreyelvna pada 9 Juli 2015.
PT RIG merupakan perwakilan China Power Engineering Consulting Group Co. LTD (CPECC) yang berlokasi di Beijing China. Sementara Son Diamar merupakan penggagas Global Hub yang kini mendapat mandat Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi dan Bupati Lombok Utara dalam persiapan "Global Hub".
Menurut Ridwan Syah, PT RIG berperan dalam mencari pendanaan dua mega proyek yang masing-masing diperkirakan menelan Rp130 triliun untuk kilang minyak dan Rp20 triliun untuk pelabuhan.
"Untuk kilang minyak ini, PT RIG sudah membangun komitmen dengan pengusaha China dan Rusia. Uangnya dari China dan teknologinya dari Rusia," katanya.
Sementara untuk pelabuhan PT RIG sudah berkomitmen dengan pengusaha perkapalan dari Roterdam Belanda dan Eropa.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika NTB ini, menyatakan rencananya para pengusaha yang sudah berkomitmen dengan PT RIG ini akan ditemui Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara Jakarta guna membahas rencana detail dan master plan kawasan tersebut.
"Kalau jadwalnya ditentukan oleh kementerian terkait," ujarnya.
Lebih lanjut, Ridwan, mengatakan Presiden Joko Widodo sangat tertarik mengembangkan Global Hub Kayangan. Selain karena letaknya yang strategis di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, juga karena sistem pengelolaan yang melibatkan masyarakat diyakini memberi dampak positif bagi masyarakat.
"Dalam artian, lahan tempat dibangunnya Global Hub ini akan dibeli dari masyarakat. Selain masyarakat mendapatkan hasil penjualan juga akan diberikan saham sehingga setiap tahun bisa mendapatkan keuntungan berupa deviden atau bagi hasil," kata dia.
Ia mengatakan, sistem pengelolaan berbasis masyarakat seperti ini merupakan yang pertama kali di Indonesia dan akan dijadikan proyek percontohan sehingga masyarakat sekitar tidak termarginalkan setelah menjual lahannya.
"Artinya, dengan sistem seperti ini, diyakini harga lahan akan lebih rendah," katanya.
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
