"Kita sudah siapkan draftnya, tapi kita sedang menunggu draft final dari DPR," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Kamis.
Mensos menjelaskan, kemajuan pembahasan revisi UU tersebut hingga saat ini masih belum ada kepastian tentang draft final yang akan dipakai.
"Sampai dua hari yang lalu kita masih mendapatkan dua format dari DPR, ada format yang 260 pasal lebih ada yang 38 pasal saja," katanya.
Karena itu, ia sudah mengumpulkan tim dari Kementerian Sosial untuk terus memantau terkait pembahasan UU tersebut.
"Karena tanggal 14 ini sudah mulai sidang pembicaraan pendahuluan RAPBN dan pidato kenegaraan presiden. Maka selepas 17 Agustus biasanya sudah mulai sidang-sidang di DPR, tapi dua hari yang lalu kami belum dapat informasi draft finalnya seperti apa karena ini adalah usulan dari DPR maka kita menunggu," tambah dia.
Terkait draft yang disiapkan Kemensos, menurut Mensos sudah dilakukan uji publik di Unit Pelaksana teknis (UPT) Kemensos.
Draft tersebut berisi antara lain, adanya perbedaan pendekatan, yaitu pada pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk hidup, punya hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak lainnya.
"Jadi format seperti itu harus termuat dalam seluruh pasal-pasal di dalam revisi UU penyandang cacat menjadi UU penyandang disabilitas," jelasnya.
Inti dari revisi tersebut, dikatakan Mensos, adalah penguatan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terutama hak dasar dan HAM mereka.
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
