"Belanja pemerintah akan lebih optimal, karena sudah tidak ada isu mengenai perubahan nomenklatur, perencanaan anggaran sudah disiapkan sejak awal, dan lelang kegiatan proyek bisa dilakukan lebih awal pada triwulan IV-2015," katanya dalam rapat paripurna di Jakarta, Selasa.
Dalam rapat paripurna tersebut, Menkeu membacakan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU tentang APBN 2016 beserta nota keuangannya.
Menkeu menambahkan pemerintah juga akan melakukan upaya dan koordinasi dengan pemerintah daerah, agar eksekusi belanja APBD yang masih terhambat pada tahun 2015, realisasi penyerapannya lebih lancar pada 2016.
"Bila diperlukan pada 2016, pemerintah dapat menyiapkan regulasi reward and punishment dalam pengelolaan dana transfer ke daerah untuk efektivitas belanja APBD, agar optimal mendukung pembangunan daerah," katanya.
Terkait masih lambatnya belanja kementerian lembaga pada semester I-2015, Menkeu mengatakan pemerintah siap melakukan koordinasi dan upaya maksimal untuk memperbaiki kinerja penyerapan belanja pada semester II.
Kementerian Keuangan mencatat hingga pertengahan Agustus 2015, realisasi belanja kementerian lembaga telah mencapai Rp297,9 triliun atau lebih tinggi dari realisasi periode yang sama pada 2014 sebesar Rp260,3 triliun.
"Diperkirakan belanja kementerian lembaga semakin meningkat pada bulan berikutnya, yang didorong pemantauan langsung oleh Presiden di sidang kabinet serta tim pemantauan realisasi anggaran oleh lintas kementerian," ujar Menkeu.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
