"Terutama dengan diterapkannya e-hajj," kata Malik di Jakarta, Rabu.
Dia menilai Kementerian Agama kurang siap dan tidak mengantisipasi 6.000 calon haji tertunda keberangkatannya.
"Kami sayangkan kinerja Menteri Agama karena selama ini pelaksanaan haji dari tahun ke tahun, belum ada perubahan ke arah yang lebih baik," kritik Malik.
Fraksi PKB mendesak Komisi VIII DPR RI untuk mengkaji dan membahas pelaksanaan haji secara intensif.
"Usulan pembentukan Panja Pengawasan Haji dibentuk untuk mengurai, mencari solusi agar pelaksanaan haji ke depan menjadi lebih baik," demikian Malik.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
