"Seharusnya penerapan TIK bisa digunakan untuk efisiensi pelayanan publik," kata Rudiantara dalam dialog nasional inovasi TIK di Kompleks Gedung BPPT, Jakarta, Selasa.
Menurutya, aplikasi pelayanan publik oleh pemerintah pusat juga sangat terbatas, padahal pelayanan publik tersebut harus diberikan semenjak seseorang lahir hingga meninggal dunia.
Lebih lanjut, Rudiantara menilai saat ini pengimplementasian TIK di kantor-kantor pemerintah masih mengarah hanya pada bagaimana caranya mengotomatisasi suatu proses.
"Menurut saya, saat ini penerapan teknologi masih mengarah pada bagaimana caranya untuk mengotomatisasi suatu proses bisnis, seperti yang saya lihat di area pameran tadi, menurut saya bukan hanya itu," ujar dia.
Dia mencontohkan kantor Imigrasi yang menurutnya kurang efisien, karena sampai sekarang masih mengharuskan seseorang yang akan memperpanjang pasport untuk datang terlebih dahulu.
"Mungkin satu saat nanti jika kita ingin memperpanjang pasport, kita gak perlu datang dulu, cukup apply dan pilih reservasi untuk menentukan kapan bisa menandatangan dan proses finalisasi lainnya, kan lebih efisien," ucap dia.
Kendati demikian, lanjut dia, Indonesia masih mengalami kendala karena keadaan geografisnya yang merupakan negara kepulauan sehingga jarigan komunikasi masih mengalami kendala di beberapa daerah.
Untuk itu, dia menambahkan, pemerintah menargetkan pada tahun 2018 hingga paling lambat 2019 semua ibukota Kabupaten dan Kotamadya sudah terhubung dengan transmisi broadband atau pita besar.
"Kita tidak bisa pungkiri keadaan geografis Indonesia juga jadi kendala, karenanya pemerintah menargetkan tahun 2018 atau 2019 seluruh ibukota Kabupaten sudah terkoneksi broadband dengan sinyal 4G di bench 1.800 sehingga rangking jaringan kita bisa naik di ASEAN," kata Rudiantara menambahkan.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2015
