"DPR menjadi diskriminatif terhadap urusan kesehatan atau malah mementingkan urusan industri rokok saja. Kami mempertanyakan komitmen DPR untuk menyelamatkan masa depan generasi muda Indonesia," ujar aktivis Smoke Free Agents (SFA) Hasna Pradityas kepada ANTARA News, Minggu.
Menurut dia, sayap industri rokok saat ini saja sudah sedemikian lebarnya dengan tak melulu kalangan dewasa, karena anak-anak usia sekolah pun menjadi tak asing dengan rokok.
"Sekarang saja, industri rokok sudah sangat berkuasa berdagang bebas ke anak muda, bahkan anak sekolah. Saya rasa bukan hal yang aneh ketika kita lihat banyak anak-anak sekolah sekarang merokok," kata dia.
Namun, kata dia, DPR malah menutup mata dengan memprioritaskan RUU Pertembakauan untuk lebih dibahas ketimbang RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (PDPTK). RUU ini dinilai mengakomodasi isu kesehatan dan pengendalian tembakau.
"Anak Indonesia sedang diburu industri rokok dari seluruh dunia untuk dijadikan perokok pemula," tutur Tyas.
Direktur Raya Indonesia, salah satu lembaga yang juga berfokus pada pengendalian produk tembakau Hery Chariansyah mengatakan, DPR selalu mengklaim RUU Pertembakauan sebagai pembelaan pada petani tembakau.
"Padahal kalau mau membela petani tembakau cukup dengan menutup kran import daun tembakau dan membangun sistem tata niaga petani tembakau ke industri rokok yang membela petani tembakau," kata dia dalam kesempatan berbeda.
Menurut Hery, lebih dari kepentingan apapun, pemerintah seharusnya lebih memilih melindungi rakyatnya dari bahaya rokok. Salah satunya dengan segera meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
