Berbicara dalam sosialisasi Empat Pilar MPR di Yogyakarta, Kamis, ia mengatakan, perbedaan arah pembangunan dinilai berbagai pihak kurang menguntungkan negara karena banyak program presiden sebelumnya terhenti lantaran pemerintahan berikutnya tak melanjutkan.
Dalam keterangan pers MPR, ia mengungkapkan, hal ini terjadi akibat hilangnya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi.
Namun dari pada mempertentangkan GBHN, lebih baik melakukan pengawalan visi dan misi presiden terpilih agar dapat berjalan dengan baik, sambung dia.
Apalagi, dalam sistem perencanaan pembangunan sudah dikenal istilah RPJM dan RPJP sebagai ganti GBHN.
"Prinsipnya baik-baik saja karena GBHN memang bertujuan membuat guidance (panduan) bagi pelaksanaan pembangunan nasional agar tidak berganti arah setiap kali terjadi pergantian presiden," tutup dia.
Pewarta: Try Reza Essra
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
