... siapa yang bertanggung jawab? Ya menterinya-lah...
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi V DPR, Miryam S Haryani, menyatakan, sebaiknya pemerintah --Kementerian Perhubungan-- lebih membenani pengaturan kereta api dalam kota (Jakarta) dibanding memikirkan pembangunan kereta api super cepat Jakarta-Bandung.
Hal itu dikatakan Haryani, menanggapi tabrakan kereta api di Stasiun Juanda antara KRL tujuan Jakarta-Bogor, yaitu KRL Nomor K-115 dan K-1156.
“Pemerintah sebaiknya fokus untuk membenahi masalah perkeretapian yang ada di Jakarta ini, jangan memikirkan pembangunan kereta api super cepat dulu,” kata dia, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Dikatakan dia, rencana pembangunan kereta api super cepat tersebut juga akan menimbulkan ketimpangan, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi sosial, yakni akan terjadi kecemburuan sosial bagi daerah lain.
“Masak pembangunan di pulau Jawa saja. Bagaimana dengan daerah lain? Tentu akan membuat daerah lain iri. Jadi hentikan saja rencana tersebut,” kata dia.
Selain itu, Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan, juga harus membenahi internal di kementeriannya.
“Di Kementerian Perhubungan terjadi mutasi, dirjennya pada diganti sehingga tidak bisa mengurus masalah perhubungan. Kejadian ini (tabrakan) di Juanda siapa yang bertanggung jawab? Ya menterinya-lah,” kata politisi Partai Hanura itu.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
