"Dua paket ekonomi telah diluncurkan. Sangat disayangkan tidak satu pun yang menyentuh persoalan ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif," kata Rieke Dyah Pitaloka dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, hal tersebut karena paket kebijakan ekonomi yang ada dinilai tidak memperlihatkan integrasi antara kebijakan ekonomi, perindustrian, dan perdagangan dengan ketenagakerjaan.
Politikus PDI Perjuangan itu berpendapat bahwa seolah-olah semua investasi dalam industri dan perdagangan tidak ada korelasi dengan tenaga kerja.
"Pertanyaannya paket ekonomi untuk siapa? Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat atau sekadar untuk mengundang investasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi segelintir orang?" ucapnya.
Rieke mengingatkan petuah bahwa tidak ada industri yang kuat tanpa pekerja yang kuat, dan sebaliknya juga tidak ada pekerja yang kuat tanpa industri yang kuat.
Untuk itu, kata dia, sudah seharusnya politik pemerintah melahirkan kebijakan yang mendorong terciptanya lapangan kerja dan melindungi hak-hak pekerja secara simultan dengan perlindungan dan penguatan terhadap industri dan pengusaha nasional.
Ia mengungkapkan empat sektor yang paling panyak melakukan pemutusan tenaga kerja pada periode Januari--September 2015 adalah industri garmen, sepatu, dan alas kaki elektronik, serta batu bara.
"Jangan sampai paket ekonomi justru ciptakan deindustrialisasi nasional yang lahirkan paket PHK," katanya.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
