"Kami menghitung potensi kerugian negara sebesar Rp11,5 triliun karena praktik penambangan pasir besi ilegal diduga berlangsung sejak tahun 2011 hingga 2015 atau selama lima tahun terakhir," kata Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Ony Mahardika saat dihubungi dari Lumajang, Kamis.
Menurut dia, nominal tersebut dihitung dari jumlah truk pasir besi yang keluar membawa muatan sebanyak 35 ton setiap truk dengan rata-rata jumlah truk yang beroperasi sebanyak 500 unit per hari.
"Berdasarkan investigasi di lapangan, jumlah truk yang mengangkut pasir besi di Desa Selok Awar-Awar sekitar 270-300 truk per hari, padahal penambangan pasir ilegal di pesisir pantai juga terjadi di Desa Bago, Pandanwangi, dan desa lainnya yang diprediksi jumlah truk yang beroperasi lebih dari 500 unit per hari," tuturnya.
Angka tersebut, lanjut dia, merupakan kalkulasi yang paling rendah dengan asumsi penambangan liar yang dilakukan penambang hanya berupa pasir besi saja, sedangkan pasir untuk bahan bangunan belum dihitung.
"Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tercatat harga pasir besi di Lumajang sebesar 36 dolar Amerika Serikat per ton," katanya.
Dengan menggunakan rumus sederhana, lanjut dia, rata-rata sehari terdapat 500 unit truk yang membawa pasir besi dan setiap truk mampu mengangkut sebanyak 35 ton pasir, sehingga dalam hitungan satu tahun terdapat 6.387.500 ton pasir besi yang keluar dari Kabupaten Lumajang.
"Jika dihitung dengan rupiah dan kurs dolar sebesar Rp10.000, harga pasir besi 36 dolar AS per ton dalam satu tahun mencapai Rp2,3 triliun. Kalau dihitung selama lima tahun maka kerugian negara mencapai Rp11,5 triliun," paparnya.
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
