"Itu memang ada pagu sekitar Rp700 miliar. Soal kemudian itu tingkat satuan tiganya untuk apa, sebetulnya memang tidak pernah dibahas di sini. Namun, informasinya untuk pembangunan Gedung dan Alun-Alun Demokrasi," kata Ahmadi di sela rapat Badan Anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia, di Jakarta, Kamis malam.
Ahmadi menuturkan anggaran yang diajukan Badan Urusan Rumah Tangga DPR sebenarnya sekitar Rp1,7-Rp2,7 triliun. Namun, dalam kesempatan akhir, yang dicantumkan dalam RAPBN 2016 sebesar Rp700 miliar.
Disinggung mengenai urgensi pagu anggaran untuk pembangunan gedung DPR itu, Ahmadi mengatakan pemerintah dan parlemen memiliki pertimbangan masing-masing.
Menurut Ahmadi, hampir semua lembaga tinggi negara juga dalam beberapa tahun sebelumnya diberikan alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru.
"Ini bagian dari keberpihakan pemerintah sebagai eksekutif yang bertanggung-jawab mengajukan RUU APBN terhadap lembaga tinggi negara," kata dia.
Ahmadi mengklaim pemberian alokasi anggaran gedung baru DPR ini juga sudah proporsional.
"Ini tingkat prioritas saja, tahun ini mungkin giliran DPR oleh pemerintah untuk difasilitasi," kata dia.
Dalam postur RAPBN 2016 sementara, postur belanja negara tercantum sebesar Rp2.095 triliun.
Sebelumnya, DPR mewacanakan pembangunan sejumlah proyek prasarana baru di DPR. Total nilai proyek itu mencapai Rp2,08 triliun.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
