"Di tengah banyaknya permasalahan bangsa, KIBAR justru lahir dengan semangat mengawal kebijakan pemerintah dalam memajukan masyarakat di perdesaan dan daerah pesisir yang selama ini memang seperti terpinggirkan," katanya kepada pers di Jakarta, Minggu.
Direktur Eksekutif ISDS mengemukakan keterangan itu sehubungan lahirnya LSM KIBAR belum lama berselang. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kini sudah memiliki perwakilan di lebih dari 20 provinsi itu didirikan 1 Oktober 2015, kemudian disahkan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober dan dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 2015.
Menurut Aminuddin, LSM yang dipimpin oleh Ir. H.M. Nurcahyo Riswanto itu juga harus pandai melakukan apa yang disebut "manajemen isu", yakni menanggapi isu-isu besar dan berskala nasional secara kritis dan solutif, terutama yang terkait dengan visinya memajukan perdesaan dan daerah pesisir.
Ia menilai tanggapan positif KIBAR yang diiringi dengan sikapnya yang kritis terkait dengan pembentukan Pansus Asap dan persetujuan DPR terhadap RAPBN 2016 merupakan langkah strategis yang akan menaikkan reputasi dan citra LSM tersebut.
"Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana LSM itu bisa segera melakukan langkah nyata dalam membantu percepatan pembangunan perdesaan dan daerah pesisir. Oleh karena itu, harus diciptakan program yang membumi. Ini yang ditunggu masyarakat di daerah pinggiran," tegasnya.
Pengamat dan peneliti sosial politik itu juga mengingatkan perlunya KIBAR memelihara sikap independen, dalam pengertian tidak tergantung pada partai politik mana pun, tetapi bisa diterima oleh semua partai politik yang ada.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pendiri KIBAR Toto Dirgantoro dalam jumpa pers menjelang deklarasi LSM tersebut pada tanggal 26 Oktober 2015 menegaskan bahwa KIBAR siap menjadi pelopor pembangunan perdesaan dan daerah pesisir dengan semangat gotong royong serta mengedepankan ekonomi kerakyatan dalam bingkai NKRI.
"Lembaga swadaya masyarakat ini siap mengawal pelaksanaan program pemerintah, siapa pun presidennya, bagi kemajuan daerah pinggiran, terutama perdesaan dan daerah pesisir yang selama memang terpinggirkan," katanya dalam jumpa pers yang juga dihadiri Ketua Dewan Pengawas Suhandoyo dan Ketua Panitia Deklarasi Doddy P. Hidayat.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas KIBAR Suhandoyo mengemukakan bahwa langkah pertama dan terpenting yang perlu dilakukan LSM tersebut adalah pemetaan masalah yang dihadapi perdesaan dan daerah pesisir.
"Dengan pemetaan masalah yang jelas, langkah KIBAR akan lebih terarah dalam memajukan daerah pinggiran, apalagi tiap-tiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda," kata mantan Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung RI itu.
Pewarta: Aat Surya Safaat
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
