"Komisioner KPK harus paham politik tapi tidak boleh main politik. Komisioner KPK ditawari menjadi wapres pun harus menolak selama empat tahun," ujar Chandra saat menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK dengan Komisi III DPR, di Jakarta, Selasa.
Chandra mengatakan. KPK tidak diharamkan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan serta berdiskusi dengan Komisi III DPR.
Hal itu menurut dia, tidak mengganggu independensi KPK namun justru dapat menjadi upaya mengurangi ketegangan di masyarakat.
"Soal independensi (KPK) bukan dari situ lingkupnya, tetapi dari kerja KPK itu sendiri," kata dia.
Secara umum praktisi hukum yang lama berkarya di LBH Jakarta ini mengaku akan lebih fokus kepada kerja KPK ke depan dengan menyelesaikan akar persoalan korupsi berupa kesenjangan ekonomi dan hukum.
Pada Selasa, Komisi III DPR kembali memproses uji kepatutan dan kelayakan terhadap sejumlah calon pimpinan KPK. Proses yang berlangsung sejak Senin (14/12) ini dijadwalkan akan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (16/12).
"Soal independensi (KPK) bukan dari situ lingkupnya, tetapi dari kerja KPK itu sendiri," kata dia.
Secara umum praktisi hukum yang lama berkarya di LBH Jakarta ini mengaku akan lebih fokus kepada kerja KPK ke depan dengan menyelesaikan akar persoalan korupsi berupa kesenjangan ekonomi dan hukum.
Pada Selasa, Komisi III DPR kembali memproses uji kepatutan dan kelayakan terhadap sejumlah calon pimpinan KPK. Proses yang berlangsung sejak Senin (14/12) ini dijadwalkan akan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (16/12).
Kemarin beberapa orang telah menjalani uji kepatutan itu, di antaranya Johan Budi, yang berkiprah di KPK sejak 2008 hingga kini tanpa jeda.
Pewarta: Rangga Jingga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
