"Organisasi kemasyarakatan harus sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh menimbulkan keresahan dan gangguan keamanan. Karena itu, tidak semua organisasi bebas berkembang dan merekrut anggota," kata Daulay, melalui pesan singkat, di Jakarta, Rabu.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan negara memang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batasan. Karakter dan pola gerakan Gafatar yang telah menimbulkan keresahan, layak untuk dilarang.
Saleh menilai, pola perekrutan anggota Gafatar dilakukan dengan berbagai metode, bergantung dengan target sasaran yang ingin direkrut, termasuk melakukan pendekatan melalui kerja-kerja sosial yang menarik simpati.
Ketika menarget mahasiswa untuk direkrut, misalnya, Saleh mengatakan, Gafatar bisa saja merekrut melalui pertemuan terbatas, atau pengajian-pengajian kecil.
"Mahasiswa yang direkrut umumnya mereka yang pengetahuan agamanya masih awam, sehingga ketika dikenalkan dengan suatu aliran pemikiran dan gerakan tertentu tidak menolak dan mudah menerima," tuturnya.
Demikian pula ketika menyasar pekerja profesional, gerakan seperti itu cenderung memanfaatkan tingkat pemahaman keagamaan yang terbatas. Karena itu, menurut Daulay, tidak mengherankan bila Gafatar diikuti kalangan yang mapan secara intelektual dan finansial.
"Bahkan lebih dari itu, mereka sampai rela meninggalkan keluarga untuk menjalankan misi organisasi," ujarnya.
Saleh mengatakan, organisasi seperti Gafatar juga tidak menutup kemungkinan merekrut orang-orang yang lemah secara ekonomi. Bisa jadi karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, mereka bergabung dengan Gafatar.
"Pada mulanya, mungkin hanya sekedar mengisi waktu luang. Tapi pada tingkat tertentu kemudian justru menjadi kegiatan utama bahkan menjadi modus eksistensinya," katanya.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
