"Mereka banyak yang sudah melepas status kependudukannya, sehingga secara administrasi kapendudukan, mereka bukan lagi warga Kabupaten Malang. Oleh karena itu, perlu ada pembahasan khusus ketika mereka akan dipulangkan kembali ke Kabupaten Malang," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang Choirul Fathoni di Malang, Jawa Timur, Sabtu.
Dia mengemukakan akan diketahui identitas warga Kabupaten Malang yang bergabung dengan Gafatar, berdasarkan nama dan alamat sebab banyak dari mereka yang tidak ber-KTP Kabupaten Malang.
"Nanti pasti ada identitas mereka berdasarkan nama dan alamat. Rencananya, Senin (25/1) akan digelar rapat koordinasi Forum Pimpinan Daerah dan dalam rapat tersebut akan dibahas penanganan terbaik bagi mereka," ujarnya.
Menyinggung nasib para pengungsi mantan anggota Gafatar asal Kabupaten Malang tersebut, Choirul Fatoni mengaku hingga kini belum ada kepastian karena belum menerima daftar nama secara pasti.
Ia mengemukakan pihaknya tetap memfasilitasi agar mereka bisa diterima oleh masyarakat. "Kami memang harus memikirkan bagaimana upaya kami agar mantan anggota Gafatar ini bisa kembali ke lingkungan masyarakat dan diterima dengan baik," ucapnya.
Sementara itu Kapolres Malang AKBP Yudo Nugroho mengatakan pihaknya siap melakukan pengamanan, sebab permasalahan yang mungkin timbul adalah sikap warga sekitar. Jangan sampai terjadi penolakan yang berujung pada aksi kekerasan.
"Kalau rumahnya telanjur dijual, mereka akan tinggal dimana, lalau apakah warga sekitar bisa menerima mereka kembali atau tidak. Itu yang harus dipikirkan matang-matang," ujar Yudo.
Berdasarkan pendataan dari Pemprov Jatim, sebanyak 15 orang mantan anggota Gafatar diketahui berasal dari Kabupaten Malang. Mereka berasal dari Kecamatan Kromengan dan Pagelaran, masing-masing 9 dari Kromengan dan enam lainnya dari Pagelaran.
Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
