"Kami tengah mempertimbangkan untuk membuat ketentuan terkait pendapatan yang harus didapatkan oleh perusahaan plat merah, dengan minimal pendapatan yang harus diraih sebesar Rp1 triliun per tahun," kata Deputi Menteri BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno di Subang, Kamis (28/1).
Menurut Harry, jika pendapatan yang diraih oleh sebuah perusahaan BUMN kurang dari Rp1 triliun, maka perusahaan plat merah tersebut dinilai tidak efisien dan kurang sehat sehingga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan peleburan.
"Jika kurang dari itu menjadi tidak efisien, artinya harus digabungkan dengan yang lain. Malah kalau yang sudah tidak punya masa depan sudah bukan BUMN lagi," kata dia.
Harry menjelaskan sebenarnya ide peleburan tersebut bukan berasal dari Kementerian BUMN, tetapi terlontar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan BUMN ke depannya harus tumbuh besar, kuat dan sehat.
"Ini sebenarnya bukan kami yang buat, itu dari Pak Jokowi, supaya BUMN itu besar, kuat dan lincah, oleh karena itu ada trace hold minimal Rp1 trilliun," ujarnya.
Lebih lanjut, Harry mengatakan saat ini BUMN di bawah kedeputiannya yang terindikasi tidak sehat dan perlu dipertimbangkan untuk dilebur dengan BUMN lain jumlahnya mencapai delapan BUMN. Namun dia enggan merinci kedelapan BUMN tersebut.
"Kalau di kedeputian saya ada delapan untuk siapanya, nanti saja. Sedangkan untuk peleburan, tergantung komite eksekutif mau bagaimana," tuturnya.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
