"Karena itu saya minta petugas pelabuhan harus tegas dalam menjaga keselamatan penumpang dan tidak ada toleransi bagi tiap pelanggaran sekecil apa pun," kata presiden.
Merak (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku prihatin melihat sejumlah pelanggaran prosedur saat melakukan sidak di kapal Penyebrangan di Selat Sunda. "Prosedur baku dalam aturan memang sudah bagus tapi dalam pelaksanaannya saya lihat masih ada beberapa penyimpangan seperti pengecekan muatan truk yang kurang teliti, pengaturan jarak kendaraan yang terlalu rapat, dan roda truk tidak diikat dengan rantai sebagaimana seharusnya tapi hanya diganjal dengan potongan kayu," katanya, di Pelabuhan Merak, Selasa. Dalam kesempatan itu Presiden secara khusus memanggil Syah Bandar Pelabuhan Merak Dalle Effendi untuk membenahi penyimpangan yang masih terjadi itu. Menurut Presiden, pengecekan muatan truk yang tidak teliti bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan penumpang kapal secara keseluruhan bila otoritas pelabuhan masih meloloskan truk yang bermuatan bahan mudah terbakar ke dalam kapal. "Demikian pula dengan pengaturan jarak truk dalam kapal yang terlalu sempit hanya sekitar 40 cm, padahal dalam peraturan seharusnya 60 cm sehingga bila kapal oleng karena diterjang ombak besar tidak akan mudah terjadi gesekan antar kendaraan yang bisa menimbulkan percikan api," katanya. Hal serupa juga bisa terjadi karena roda truk muatan kapal yang seharusnya diikat dengan rantai hanya diganjal dengan potongan kayu akan mudah bergeser bila sewaktu-waktu kapal oleng. "Karena itu saya minta petugas pelabuhan harus tegas dalam menjaga keselamatan penumpang dan tidak ada toleransi bagi tiap pelanggaran sekecil apa pun. Utamakan keselamatan sebagai imbalan dari jasa layanan penyebrangan, karena itu pula saya minta penumpang yang tidak membeli karcis agar ditindak secara tegas agar perusahaan tidak merugi," katanya. Sementara itu, Kepala Cabang ASDP Merak Mohammad Ikhsan saat dikonfirmasi tentang temuan Presiden tersebut menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti semua instruksi tersebut. "Selama ini kami sudah berupaya untuk mengikuti semua prosedur keselamatan sebagaimana mestinya, kalau ternyata masih ditemukan kekurangan maka semua itu akan segera kami sempurnakan," ujar Mohammad Ikhsan. Ketika ditanya apakah pengurangan jarak antarkendaraan tersebut untuk mengejar untung agar kendaraan yang dimuat kapal lebih banyak, Ikhsan mengaku tidak seperti itu tapi semata-mata hanya merupakan kelalaian para petugasnya. "Sebab kalau soal batas maksimal muatan kapal itu sudah ada aturannya dan hal itu tak bisa dilanggar, jadi kekurangan-kekurangan yang diungkapkan Presiden merupakan masukan bagi kami untuk memperbaiki layanan kami selama ini," ujarnya. Menyinggung soal ulah petugas loket yang kerap tidak menyobek tiket dan menjualnya kembali kepada penumpang lain serta ada pula yang tidak memberikan kembalian kepada penumpang, dia mengaku sudah menindak sejumlah oknum petugas tiket yang kedapatan melakukan hal itu. "Bulan lalu saya memecat tiga petugas yang kedapatan dengan sengaja menjual tiket palsu dan menindak oknum lainnya yang juga nakal seperti yang disebutkan itu," katanya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007