"Soal Densus 88 ini saya sedih. Nama besar tapi fasilitas memprihatinkan. Kita perlu dukungan untuk seleksi personel, sarana dan prasarana serta penambahan anggaran Densus 88," kata Luhut pada rapat kerja gabungan Komisi I dan III DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin.
Rapat kerja gabungan Komisi I dan III DPR dihadiri Menko Polhukam, Jaksa Agung Prasetyo, Menteri PAN/RB Yuddy Chrisnandi, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Dirjen Imigrasi Ronnie F Sompi dan lainnya.
Lebih lanjut Menko Polhukam menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pernah bernegosisasi dengan teroris.
"Kita tak akan negosiasi dengan teroris. Kita tak akan memberikan kesempatan untuk konsolidasi," katanya.
Dalam kesempatan itu Luhut juga menjelaskan bahwa tidak ada istilah kecolongan dalam kejadiaan teror di Jl Thamrin. Menurut Luhut, pihaknya tidak pernah merasa kecolongan.
"Kami garis bawahi tidak ada istilah kecolongan. Kami tahu gerakan mereka, tetapi yang tidak kita tahu, kapan, jam berapa dan di mana. Jadi kami tahu, dan tak ada institusi intelejen di dunia ini yang tahu kapan dan di mana akan terjadi serangan terorisme," kata Luhut.
Menko Polhukam pun meminta dukungan DPR atas revisi UU terorisme agar segera rampung.
"Esensinya, agar kami punya kewenangan untuk melakukan pre-entif. Jadi kami bisa melakukan penangkapan untuk mencegah," kata Luhut.
Pewarta: Jaka Suryo
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
