Hanya saja, menurut dia, di Jakarta, Rabu, kepala daerah terpilih tidak serta-merta bisa dilantik sekaligus pada Februari.
"Semua usulan SK pengangkatan yang 200 kepala daerah sudah terbit," kata Sumarsono, dikutip dari laman Kemendagri.
Selebihnya, masih ada sejumlah kepala daerah yang harus menunggu di Maret dan Juni 2016. Sebab, ada proses hukum dan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain itu, beberapa kepala daerah yang belum habis masa jabatannya, juga perlu menunggu sampai Juni nanti.
"Kalau yang menunggu pelantikan di tahapan selanjutnya, SK mereka masih ditahan. Senin (22/2) baru akan disampaikan supaya tak dilantik semua di Februari," ujar Sumarsono.
Sementara Sekretaris Ditjen Otda Kemendagri, Ansel Tan menambahkan, pihaknya juga menurunkan tim ke daerah untuk menyaksikan serta memantau langsung situasi pelantikan tersebut. Ada 32 provinsi yang saat ini menyelenggarakan pelantikan kepala daerah terpilih.
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Dudy Jocom mengatakan, ia menjadi perwakilan Kemendagri untuk memantau pelaksanaan pelantikan di Provinsi Papua. Ada enam kepala daerah terpilih dilantik langsung Gubernur Papua, Lucas Enembe.
"Gubernur melantik sekaligus serah terima jabatan antara kepala daerah baru dan lama. Jadi pulang pelantikan ini, para bupati- wali kota ini langsung bekerja," katanya.
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
