"Para kepala daerah yang dipilih oleh rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa pilih kasih," katanya saat membuka paparan delapan tahun kepemimpinan Gubernur Sultra Nur Alam di Kendari, Kamis.
Seorang pemimpin, kata dia, memiliki tugas utama memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.
Tugas utama pemimpin tersebut, katanya, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi negara yang berlandaskan Pancasila, katanya.
"Pancasila yang menjadi falsafah negara kita, mengandung makna musyawarah mufakat dan mengedepankan asas gotong royong dan kekeluargaan," katanya.
Menurut Zulkfli, di desa-desa memang tidak ada kesenjangan atau ketimpangan sosial yang mencolok karena di desa masyarakatnya rata-rata masih miskin.
"Oleh karena masyarakat desa rata-rata masih miskin, maka tidak ada kesenjangan sosial yang terjadi di desa-desa," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua MPR juga mengajak para kepala daerah untuk bersama-sama membangun wawasan kebangsaan di daerah masing-masing.
Menurut dia, selama 18 tahun Indonesia berdemokrasi di era reformasi, sudah banyak keberhasilan yang diraih, namun melalui berbagai penelitian menunjukan bahwa persaudaraan kebangsaan, roh kebangsaan sedikit mulai memudar.
"Salah satu penyebabnya karena sudah tidak ada lagi lembaga khususnya yang menangani pembangunan karakter kebangsaan. Dahulu ada lembaga yang bertugas membangun karakter bangsa seperti BP7 (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) progran penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)," katanya.
Pewarta: Agus
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
