Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono menegaskan, keberadaan Komando Teritorial (koter) tidak perlu dikhawatirkan mengingat koter saat ini tidak lagi berfungsi sebagai alat politik TNI untuk terlibat dalam politik praktis. "Berdasar pasal 30 UUD 45, Indonesia menganut sistem pertahanan semesta (sishankamrata) di mana koter termasuk di dalamnya dan menjadi doktrin TNI AD," katanya, usai menjadi pembicara kunci seminar nasional kepemimpinan berwawasan kebangsaan, di Jakarta, Kamis. Ia mengemukakan, pada 2005 bahkan pemerintah menegaskan kebutuhan akan koter sangat penting untuk menghadapi berbagai ancaman gangguan keamanan salah satunya terorisme. "Koter tidak pernah mati. Saudara ingat ketika presiden meminta agar koter lebih digiatkan untuk memerangi teror. Jadi, sekarang koter tidak perlu ditakuti," kata mantan Duta Besar RI untuk Inggris itu. TNI, lanjut dia, khususnya TNI Angkatan Darat sudah komit untuk mendorong tumbuhkembangnya tatanan demokrasi sehingga pelaksanaan koter juha menjadi terukur. "Jadi, sekarang terpulang pada kalangan sipil untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Peran politik itu terukur, tidak seperti jaman dulu. Gak ada lagi itu," ujar Menhan. Karena itu, keberadaan koter tidak perlu dipersoalkan lagi dibarengi dengan upaya sipil untuk membenahi diri agar lebih berperan hingga supremasi sipil terbangun dengan kuat. "Jadi, sipil baik organisasi masyarakat, partai politik dan LSM jangan hanya terus menerus ketakutan pada TNI saja. Sekarang tergantung pada mereka sendiri. Dari dulu saya katakan, konsolidasi dari partai politik adalah kunci supremasi sipil. Tetapi sampai sekarang parpol-parpol tidak pernah melaksanakan," ujarnya. Dalam rapat dengar pendapat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Djoko Santoso dengan Komisi I DPR, sejumlah anggota Komisi I mempertanyakan keberadaan koter dan babinsa. "Apakah dalam praktiknya, memata-matai masyarakat itu dilakukan ketika ada sinyalemen ancaman terorisme atau sebelumnya. Kami khawatir kalau penerapannya keliru, masyarakat malah menjadi takut pada tentara. Jangan sampai terulang seperti dahulu," ujar FX Sukarno dari Fraksi Partai Demokrat. Sementara itu, Soeripto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Purn) Agus Widjojo pernah menyatakan bahwa keberadaan gelar koter sudah tidak relevan lagi untuk fungsi pertahanan.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007