Presiden Republik Indonesia periode 1945 hingga 1966, Soekarno, bersama H. Agus Salim diasingkan Pemerintah Pendudukan Belanda ke pesanggrahan di Kota Parapat itu pada 4 Januari 1949 sampai 4 April 1949.
Presiden Jokowi didampingi Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, dan Menseskab, Pramono Anung, awalnya dijadwalkan ke pesanggarahan itu, namun hanya melakukan pertemuan dengan Plt. Gubernur Sumut, HT Erry Nuradi dan tujuh kepala daerah kawasan Danau Toba.
Pertemuan terkait pelaksanaan pengembangan kawasan Danau Toba di Hotel Niagara, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon itu dilanjtkan Presiden melanjutkan perjalanan ke Kota Medan melalui jalur darat.
Warga Kota Parapat banyak yang kecewa dengan pembatalan kunjungan tersebut, namun mereka memaklumi kesibukan Presiden Jokowi menjalankan tugas negara, termasuk memajukan kawasan Danau Toba.
"Bisa jadi masih banyak agenda yang lebih penting, yang harus dilakukan," kata SM Sinaga (42 tahun), warga sekitar lokasi Pesanggrahan Bung Karno.
Sinaga menilai, kunjungan Presiden Jokowi walau gagal ke wilayahnya, namun tetap berdampak bagi perbaikan sejumlah infrastruktur jalan menuju lokasi objek wisata perairan Danau Toba yang diperbaiki.
Perbaikan jalan yang selama ini menganggu kenyamanan pengunjung, diharapkannya, semakin meningkatkan jumlah kunjungan ke Parapat.
Presiden Jokowi dalam pertemuan bersama Plt. Gubernur Sumatera Utara dan tujuh bupati sepakat membentuk Otoritas Danau Toba guna meningkatkan perekonomian kawasan tersebut, terutama sebagai daerah tujuan wisata kelas dunia.
Pewarta: Waristo
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2016
