Angkatan Darat Myanmar telah membebastugaskan 745 anggota militer yang direkrut di bawah umur sejak menandatangani keikutsertaannya dalam rencana aksi bersama PBB pada Juni 2012 untuk mengakhiri eksploitasi anak-anak di bidang militer.
Kelompok hak asasi manusia telah lama menuduh militer Myanmar menyalahgunakan kewenangannya, seperti mengeksploitasi tentara anak-anak, perekrutan wajib militer secara paksa, dan penyitaan lahan.
Setelah menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah semisipil pada 2011, militer Myanmar mengambil beberapa langkah yang mengarah pada profesionalisme pasukan. Hal itu termasuk membebastugaskan tentara yang direkrut di bawah usia 18 tahun.
"Anak-anak dan anak muda yang dibebaskan akan mendapatkan manfaat dari program-program reintegrasi untuk membantu mereka memulai kehidupannya kembali dan meraih kesempatan baru bagi perkembangannya serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," demikian pernyataan PBB.
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, juga mencatat tujuh kelompok bersenjata nonpemerintahan di Myanmar yang juga merekrut anak-anak.
Kelompok-kelompok tersebut di antaranya Angkatan Darat Independen Kachin yang mengontrol kawasan luas negara bagian Kachin di Myanmar utara dan United Wa State Army (UWSA).
PBB telah memulai melakukan dialog dengan beberapa kelompok tersebut untuk mengakhiri eksploitasi tentara anak-anak.
Pemerintah menggelar pembicaraan damai dengan beberapa kelompok etnis bersenjata dan menandatangani gencatan senjata dengan beberapa kelompok tersebut tahun lalu.
Akan tetapi, pertempuran antara militer dan beberapa kelompok etnis lainnya terus berlangsung.
Pembebastugasan tersebut terjadi di tengah berlangsungnya pemberontakan di wilayah timur negara bagian Shan, demikian pula dengan di negara bagian Kachin.
Pemenang Hadiah Nobel dari Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang partainya Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menang telak dalam pemilihan umum bulan November 2015 itu, berusaha melakukan gencatan senjata yang lebih luas untuk mengakhiri keseluruhan konflik antara pasukan angkatan darat dan kelompok etnis di Myanmar.
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
