Jakarta (ANTARA News) - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit menyeluruh terhadap Proyek Hambalang.

Johan Budi ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin menyebutkan audit menyeluruh BPKP merupakan satu dari tiga tahap sebelum memutuskan apakah proyek itu dilanjutkan atau tidak.

Tahapan lainnya adalah memerintahkan kepada Menteri PUPR untuk mengkaji lebih lanjut baik dari segi topografi maupun dari segi bangunannya.

"Pemerintah juga akan membahas masalah Proyek Hambalang dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan dengan mengundang berbagai pihak," kata Johan Budi.

Ia menyebutkan dalam proyek tersebut juga ada pengadaan peralatan yang sekarang dalam penyelidikan atau penyidikan oleh Kejaksaan Agung.

"Setelah itu baru diputuskan akan dilanjutkan atau tidak, jadi ada tahapannya. Poin penting yang disampaikan adalah jangan sampai ada aset negara yang nilainya begitu besar terbengkalai," katanya.

Menurut dia, aset itu harus diselamatkan apakah nanti digunakan untuk wisma atlet yang sedang dibutuhkan atau keperluan lain yang akan tergantung pada hasil kajian Kementerian PUPR dan BPKP.

Sementara itu mengenai keterkaitan dengan mantan Presiden SBY atas kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang, Johan mengatakan kunjungan Presiden Jokowi meninjau Proyek Hambalang semata terkait upaya menyelamatkan aset negara.

"Kunjungan itu sudah digagas jauh sebelum adanya Tour de Java, sebelum kunjungan kemarin itu, dua minggu sebelumnya presiden sudah meminta Menpora untuk mencari tahu situasi terkini Proyek Hambalang," kata Johan.

Pewarta: Agus Salim
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016