“Jika kita bicara soal kesejahteraan sebenarnya buruh kita itu masih belum sejahtera. Visi dan misi Presiden RI untuk mensejahterakan buruh Indonesia, nampaknya sekarang masih belum maksimal terlihat, sehingga hal ini perlu penanganan serius,” ujar dia dalam sebuah seminar di Gedung Parlemen, Jakarta.
Mahyudin dalam keterangan tertulis MPR, Kamis, Ia mengatakan, peningkatan kesejahteraan perburuhan sebenarnya menjadi pekerjaan rumah bangsa Indonesia.
Mahyudin mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi sorotan soal buruh saat ini. Pertama, masalah pendapatan buruh yang tergolong rendah. "Karena rendah banyak sekali tuntutan dan demo buruh yang seperti tidak pernah selesai. Mudah-mudahan pemerintah menemukan solusi terbaik agar ke depan upah buruh bisa ditingkatkan," kata dia.
Kendati begitu, Mahyudin menekankan kenaikan upah buruh tak serta menghilangkan daya saing usaha. Karena bila upah buruh terlalu mahal, maka pengusaha sulit mendapatkan untung. "Jadi daya saing usaha juga harus diperhatikan,” tutur Mahyudin.
Kedua, berkaitan dengan kepastian tersedianya lapangan pekerjaan mengingat fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak. Hal ini menjadi momok buat para buruh terutama terjadi pada tenaga-tenaga kerja outsourcing.
Ketiga, adalah soal jaminan sosial misalnya jaminan hari tua. “Ketiga hal tersebut menurut saya harus menjadi perhatian untuk semua pihak. Harapan kami, Indonesia bisa menjadi negara maju menuju masyarakat adil dan makmur dimana sebagian besar yang sejahtera adalah buruh. Jika buruh sejahtera maka bangsa ini juga sejahtera semuanya," kata dia.
Mahyudin menambahkan, pemberian insentif kepada para pengusaha juga perlu diikutsertakan berbarengan dengan kenaikan kesejahteraan buruh.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
