"Kami yang inisiatif, bukan KPK yang undang, ada dari Kemenpora, Deputi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan Litbang Kementerian PU untuk memastikan apakah kami boleh jalan terus atau tidak," kata Gatot di Gedung KPK Jakarta, Senin.
Kemenpora berencana menghidupkan kembali kompleks Hambalang yang terhenti karena kasus korupsi. Presiden Joko Widodo bahkan sudah mengunjunginya dua pekan lalu dan menyatakan ingin cepat memutihkan tempat ini karena besarnya biaya pengamanan, perawatan, pemeliharaan P3SON Hambalang meski proyek ini merugikan keuangan negara hingga Rp464,391 miliar.
Baca Juga : Ini komentar Yayuk soal rencana pembangunan Hambalang
"Kami datang ke sini terkait kunjungan presiden tanggal 18 Maret lalu, sejauh ini presiden memberi arahan agar dikaji secepatnya apakah Hambalang itu akan dlanjutkan atau tidak, dan itu akan dibahas dalam rapat terbatas, rencana semula besok pagi tapi ditunda, tapi poinnya adalah kami datang ke sini karena kami tidak ingin salah langkah, jangan sampai ada Hambalang kedua," papar Gatot.
Menurut Gatot, sudah ada surat resmi dari KPK tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani mantan pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki yang menjelaskan P3SON Hambalang tidak dalam status disita.
"Tapi KPK menyarankan agar ada bentuk kehati-hatian karena ada pergerakan tanah di sana," kata Gatot.
Baca Juga : KPK minta pemerintah tak ulangi kasus Hambalang
Dia mengaku bertemu dengan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan beberapa petinggi KPK.
"Tadi disebutkan oleh Pak Saut dan ada beberapa jajarannya, silakan (dilanjutkan) karena itu tidak disita oleh KPK, yang disita adalah dokumen, tetapi agar betul-betul ada audit fisik teknik yang sangat-sangat komprehensif, kalau perlu nanti harus ada audit yang lebih lengkap agar jangan sampai mubazir penanganan Hambalang itu nanti," jelas Gatot.
Menurut dia, bersama tim gabungan dari BPKP, Kementerian Keuangan dan kementerian lain akan melaporkan kajian kepada Presiden Joko Widodo.
Dia mengaku bertemu dengan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan beberapa petinggi KPK.
"Tadi disebutkan oleh Pak Saut dan ada beberapa jajarannya, silakan (dilanjutkan) karena itu tidak disita oleh KPK, yang disita adalah dokumen, tetapi agar betul-betul ada audit fisik teknik yang sangat-sangat komprehensif, kalau perlu nanti harus ada audit yang lebih lengkap agar jangan sampai mubazir penanganan Hambalang itu nanti," jelas Gatot.
Menurut dia, bersama tim gabungan dari BPKP, Kementerian Keuangan dan kementerian lain akan melaporkan kajian kepada Presiden Joko Widodo.
Baca Juga : Hambalang dan politik senyap Jokowi
"Misalnya, alternatif berdasarkan kajiannya seperti ini dan seterusnya, nanti tinggal presiden yang akan memutuskan, kira-kira apakah mau berlanjut atau tidak, apakah akan menjadi sekolah atlet biasa, atau sport science activity, nanti presiden yang akan menentukan," ungkap Gatot.
Kasus korupsi P3SON Hambalang di Sentul, Bogor, sudah menjerat sejumlah petinggi Kemenpora dan politisi partai penguasa saat itu, seperti mantan Menpora Andi Mallarangeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
"Misalnya, alternatif berdasarkan kajiannya seperti ini dan seterusnya, nanti tinggal presiden yang akan memutuskan, kira-kira apakah mau berlanjut atau tidak, apakah akan menjadi sekolah atlet biasa, atau sport science activity, nanti presiden yang akan menentukan," ungkap Gatot.
Kasus korupsi P3SON Hambalang di Sentul, Bogor, sudah menjerat sejumlah petinggi Kemenpora dan politisi partai penguasa saat itu, seperti mantan Menpora Andi Mallarangeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
