"Kalau hal yang berkaitan dengan reklamasi itu kewenangan pusat," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Seskab menyatakan hal itu karena ada dasarnya yaitu Perpres yang dikeluarkan pada tahun 1995 dan kemudian pada tahun 2008 dan 2010.
"Nah berdasar itu, kewenangannya ada di pusat," kata Pramono Anung.
Sementara itu menanggapi reklamasi Teluk Jakarta yang melibatkan DPRD DKI Jakarta, Pramono mengatakan kemungkinan sudah ada kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah.
"Nah itu yang harus dilihat, pendelegasian itu ada atau tidak," ujar Pramono Anung.
Sementara itu mengenai rencana Muktamar Islah PPP 8-10 April 2016, Pramono mengatakan Jumat lalu (1/4) Presiden Jokowi memamg menerima Panitia Muktamar Islah PPP.
"Saya tidak mendampingi Presiden, apakah nanti beliau hadir atau tidak, ya kita tunggu," ucap Pramono Anung.
Menanggapi adanya permintaan dari Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz agar Presiden Jokowi tidak menghadiri muktamar itu, Pramono mengatakan akan melihat surat permintaan itu.
"Suratnya pasti dikirim lewat Seskab. Saya lihat dulu surat itu," kata Pramono Anung.
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2016
